MEDAN, TOPINFORMASI.COM – Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu (AMSUB) merencanakan aksi unjuk rasa yang diperkirakan melibatkan sekitar 500 mahasiswa di Kota Medan pada Selasa (20/10/2026). Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksi tersebut, AMSUB menyiapkan enam tuntutan yang mencakup penanganan bencana, persoalan pendidikan Wakil Presiden, mekanisme konstitusional, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga efisiensi anggaran pemerintah.
Rencana aksi itu tertuang dalam surat pemberitahuan bernomor 001/AMSUB/X/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolrestabes Medan melalui Kasat Intelkam.
Berdasarkan dokumen tersebut, aksi dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai.
Massa direncanakan berkumpul di kampus masing-masing sebelum bergerak menuju Taman Kebun Bunga. Selanjutnya, peserta akan menyampaikan aspirasi ke Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara dan kawasan Lapangan Merdeka, Medan.
Persiapan aksi disebut telah diawali dengan konsolidasi pada Selasa (13/10/2026) di Taman Makam Pahlawan, Medan. Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan elemen lainnya untuk membahas agenda serta persiapan kegiatan.
Menjelang pelaksanaan, materi publikasi ajakan aksi AMSUB juga disebut mulai beredar di media sosial.
Bukhori Ajak Mahasiswa Ikut Evaluasi Pemerintahan
Koordinator Aksi AMSUB, Akhmad Bukhori Pane, mengatakan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran perlu dimanfaatkan mahasiswa untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
“Momentum dua tahun Prabowo-Gibran tidak boleh dilewatkan untuk evaluasi ragam persoalan. Kami mengajak seluruh mahasiswa Sumatera untuk turun ke jalan pada 20 Oktober nanti,” ujar Bukhori.
Menurutnya, partisipasi mahasiswa diharapkan menjadi bagian dari penyampaian aspirasi terhadap kebijakan dan jalannya pemerintahan.
Sementara itu, aktivis Sumatera Utara yang juga Ketua Pemuda Mahasiswa Merah Putih (PMMP) USU, Arya Laksana, menilai momentum tersebut dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan masukan secara terbuka.
“Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan mengevaluasi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab,” kata Arya.
Ia juga menekankan pentingnya penyampaian aspirasi dengan mengedepankan argumentasi, ketertiban, serta penghormatan terhadap prinsip demokrasi.
Enam Tuntutan AMSUB
Dalam dokumen pemberitahuan aksi, AMSUB mencantumkan enam tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan sejumlah lembaga terkait.
Pertama, meminta pertanggungjawaban politik Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan bencana.
Kedua, meminta pemeriksaan dan keterbukaan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dalam tuntutannya, AMSUB mengaitkan persoalan tersebut dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi.
Ketiga, mendesak DPR RI memproses persoalan yang berkaitan dengan Gibran melalui mekanisme konstitusional. AMSUB juga mencantumkan tuntutan pemberhentian apabila persyaratan hukum terpenuhi, serta meminta fraksi-fraksi DPR dan DPRD menyampaikan sikap melalui jalur kelembagaan yang sah.
Keempat, mendesak penanganan kebakaran hutan dan lahan secara segera dan terkoordinasi.
Kelima, meminta evaluasi terhadap prioritas dan belanja program strategis nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). AMSUB menginginkan agar pelaksanaan program tersebut tidak mengesampingkan kebutuhan mitigasi bencana, tanggap darurat, pemulihan, pendidikan, dan kesehatan.
Keenam, mendesak penerapan efisiensi anggaran secara konsisten dengan memangkas belanja yang dinilai tidak prioritas dan berpotensi menjadi pemborosan. Penghematan tersebut, menurut tuntutan AMSUB, diharapkan dapat dialihkan untuk mendukung kesiapsiagaan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan pascabencana.
Seluruh poin tersebut merupakan tuntutan yang disampaikan AMSUB dalam dokumen rencana aksi. Substansi tuntutan itu belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan independen mengenai persoalan yang dipersoalkan.
Rencana Mimbar Bebas hingga Aksi Teatrikal
Selain menyampaikan enam tuntutan, AMSUB merencanakan sejumlah kegiatan dalam aksi, antara lain mimbar bebas, orasi akademik, konferensi pers, dan aksi teatrikal.
Lampiran agenda juga mencantumkan rencana pemblokiran jalan di sekitar Kantor DPRD Sumatera Utara dan Lapangan Merdeka serta pembakaran lima ban.
Namun, kegiatan tersebut masih berupa rencana sebagaimana tercantum dalam dokumen pemberitahuan. Pelaksanaannya perlu dikonfirmasi pada hari aksi.
Konsolidasi massa dan persiapan teknis lapangan dijadwalkan berlangsung pada Minggu (18/10/2026), dua hari sebelum aksi utama.
Rencana demonstrasi ini menjadi bagian dari upaya kelompok mahasiswa menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dan sejumlah persoalan publik. Hingga berita ini disusun, tanggapan dari pemerintah, DPR, maupun pihak lain yang menjadi sasaran tuntutan masih perlu dihimpun untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang.
Jumlah peserta yang hadir, jalannya aksi, serta respons pihak terkait akan menjadi bagian penting dalam pemantauan pada hari pelaksanaan.
