ATR/BPN Targetkan Pendaftaran Tanah 4,8 Juta Hektare Lewat ILASPP

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) periode 2025–2029.

Didukung Bank Dunia, program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kepastian hukum hak atas tanah masyarakat sekaligus membenahi tata kelola pertanahan dan tata ruang di Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan target tersebut menunjukkan besarnya cakupan dan dampak ILASPP dalam mendukung pembangunan jangka panjang.

“Dengan target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare, kita dapat melihat bahwa ILASPP memiliki cakupan dan dampak yang sangat besar. ILASPP merupakan investasi yang sangat berharga bagi kita semuanya dalam pembangunan menjadi fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang, khususnya dalam jangka yang panjang,” ujar Dalu Agung dalam Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Kementerian Dalam Negeri.

ATR/BPN juga memprioritaskan integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi. Langkah ini diharapkan dapat menghubungkan data dari berbagai instansi sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efektif.

Dalu Agung menegaskan, pencapaian target ILASPP tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga pada komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, serta kualitas koordinasi seluruh pihak yang terlibat.

“Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui dukungan yang nyata, baik dalam bentuk kebijakan, penguatan organisasi pelaksana, penyediaan sumber daya manusia, maupun percepatan pengambilan keputusan,” tegasnya.

Melalui program ILASPP, ATR/BPN berharap pembenahan administrasi pertanahan dan tata ruang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Selain mengejar target pendaftaran tanah, program ini diharapkan memperkuat kepastian hukum hak atas tanah serta mendorong penyelenggaraan tata ruang yang lebih terintegrasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Willem van der Muur, Land Tenure Specialist dari World Bank’s Urban, Resilience and Land Global Practice.

Pertemuan dilaksanakan secara luring dan daring, serta diikuti Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, bersama sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan ATR/BPN.

(JM/YZ)

Sumber: Kementerian ATR/BPN