Dugaan Manipulasi Pajak PT Mujur Timber Mencuat, Modus BC 4.1 Disorot

- Penulis

Rabu, 7 Oktober 2026 - 20:29 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Sibolga – Dugaan praktik manipulasi perpajakan mencuat di PT Mujur Timber, perusahaan yang bergerak di bidang industri perkayuan dan kehutanan. Sejumlah modus disebut diduga dilakukan, mulai dari penggunaan dokumen BC 4.1 hingga nominee Faktur Pajak.

Informasi tersebut disampaikan seorang sumber kepada wartawan, Rabu (7/10/2026). Menurutnya, praktik yang diduga berlangsung selama beberapa tahun itu berkaitan dengan transaksi penjualan lokal plywood.

“Praktik ini seolah-olah barang yang dikeluarkan bukan untuk dijual, tetapi sebagai sumbangan atau untuk pemakaian sendiri,” ujar sumber tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sumber menyebut penjualan plywood secara tunai diduga direkayasa sebagai pemakaian sendiri. Dokumen BC 4.1 diduga digunakan untuk menggambarkan barang dari Kawasan Berikat tidak dijual, melainkan diserahkan ke unit lain atau digunakan untuk kepentingan tertentu.

BACA JUGA  Polrestabes Medan Bongkar Sindikat Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, 16 Tersangka Dijebloskan ke Penjara

“Praktik ini diduga dilakukan secara terstruktur. Kalau tidak atas perintah manajemen, tidak mungkin bisa dilakukan,” katanya.

Dugaan Under-Invoicing

Selain itu, muncul dugaan praktik under-invoicing dan penggunaan nominee dalam transaksi perpajakan.

Menurut sumber, PT Mujur Timber diduga menggunakan entitas perantara, salah satunya PT BJM, serta identitas pihak ketiga dalam penerbitan Faktur Pajak.

“Tindakan ini diduga dilakukan untuk menerbitkan Faktur Pajak atas pembeli lokal yang menolak faktur,” ujarnya.

Nilai invoice juga diduga sengaja dibuat lebih rendah dari nilai transaksi sebenarnya. Praktik tersebut disebut bertujuan menekan kewajiban PPN. Sementara biaya angkutan disebut dibebankan langsung kepada pembeli dan diduga berkaitan dengan upaya menghindari kewajiban PPh 23.

BACA JUGA  Polres Tanjung Balai Nyalakan Patroli Blue Light, Kejahatan Jalanan hingga Balap Liar Jadi Sasaran

Dugaan Penjualan Tanpa Faktur

Sumber juga menyebut adanya dugaan transaksi penjualan tunai tanpa faktur.

Uang hasil transaksi diduga diterima pihak tertentu di internal perusahaan dan tidak seluruhnya dicatat dalam pembukuan resmi.

“Penjualan dilakukan secara tunai tanpa memakai faktur. Uangnya diduga langsung diterima oleh tingkat direksi atau bagian keuangan,” katanya.

Selain itu, fasilitas penangguhan atau pembebasan pajak dan bea masuk yang melekat pada Kawasan Berikat juga disebut menjadi sorotan.

Sumber menduga fasilitas tersebut dimanfaatkan dengan dokumen yang tidak sesuai transaksi sebenarnya sehingga berpotensi mengurangi penerimaan negara.

“Ini berpotensi merugikan negara dari sisi bea masuk dan pajak,” ujarnya.

Sumber juga menyinggung dugaan pembiaran atau keterlibatan oknum aparat Bea Cukai. Namun, tudingan tersebut belum terverifikasi secara independen dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi berwenang.

BACA JUGA  Camat Sei Tualang Raso Tinjau Lokasi Tabrakan KA Putri Deli dan Truk Pasir, Imbau Warga Waspada di Perlintasan Tanpa Palang

Jika seluruh dugaan tersebut terbukti, potensi penerimaan negara yang hilang disebut dapat mencapai miliaran rupiah. Namun, besaran kerugian atau kekurangan penerimaan negara belum dapat dipastikan tanpa audit dan pemeriksaan resmi.

Manajemen PT Mujur Timber telah dikonfirmasi terkait dugaan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari pihak perusahaan.

 

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dua Proyek Kereta Api Sumut Disorot, Rantauprapat–Kota Pinang Naik Penyidikan, Kasus BH 343 Rp39,15 Miliar Dipertanyakan
Tangis Istri Dony Pace Pecah Saat Rekonstruksi, Desak Kapolda Sumut Tangkap Dalang Penembakan
Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Pembukaan Liga Sepak Bola Pelajar Piala Gubernur Sumut 2026
Wakil Wali Kota Terima Laporan Kegiatan NPGT dari BPN Sumut
Ops Zebra Toba 2026, Sat Lantas Polres Tanjungbalai Gencarkan Edukasi Lewat Brosur dan Stiker Keselamatan
UKW SMSI Batubara Lahirkan 14 Wartawan Muda, Total 26 Peserta Dinyatakan Kompeten
Operasi Zebra Toba 2026, Satlantas Polres Tanjungbalai Sigap Amankan Arus Lalu Lintas Pagi Meski Hujan
Buka Kegiatan Sosialisasi Perda TJSLP, Bupati Sergai: CSR Jangan Jalan Sendiri, Harus Jadi Motor Kedua Pembangunan Daerah
Berita ini 9 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:12 WIB

Dua Proyek Kereta Api Sumut Disorot, Rantauprapat–Kota Pinang Naik Penyidikan, Kasus BH 343 Rp39,15 Miliar Dipertanyakan

Rabu, 18 November 2026 - 06:05 WIB

Tangis Istri Dony Pace Pecah Saat Rekonstruksi, Desak Kapolda Sumut Tangkap Dalang Penembakan

Selasa, 17 November 2026 - 21:52 WIB

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Pembukaan Liga Sepak Bola Pelajar Piala Gubernur Sumut 2026

Selasa, 17 November 2026 - 21:49 WIB

Wakil Wali Kota Terima Laporan Kegiatan NPGT dari BPN Sumut

Selasa, 17 November 2026 - 18:50 WIB

UKW SMSI Batubara Lahirkan 14 Wartawan Muda, Total 26 Peserta Dinyatakan Kompeten

Berita Terbaru

Lifestyle

Wakil Wali Kota Terima Laporan Kegiatan NPGT dari BPN Sumut

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:49 WIB