Eks Kadis DLH Tebing Tinggi Diadili, Jaksa Dakwa Korupsi Belanja BBM Subsidi Rp863 Juta

- Penulis

Kamis, 23 Juli 2026 - 11:25 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

MEDAN, ( Topinformasi.com) – Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tebing Tinggi, Dr. H. Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, MM., M.Si., mulai menjalani persidangan dugaan tindak pidana korupsi anggaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu (22/7/2026).

Dalam sidang perdana yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Deni Syahputra, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi membacakan surat dakwaan yang menyebut terdakwa diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp863.016.444 dalam pengelolaan anggaran belanja BBM bersubsidi kendaraan operasional persampahan Tahun Anggaran 2024.

JPU yang terdiri dari Danang Dermawan, Edwin Anasta Oloan L. Tobing, dan Christian Bonardo mengungkapkan, saat menjabat sebagai Kepala DLH sekaligus Pengguna Anggaran (PA), terdakwa diduga melakukan perbuatan melawan hukum bersama Bendahara Pengeluaran Meifiansyah serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Zul Hadin. Keduanya diproses dalam berkas perkara terpisah.

Menurut dakwaan, terdakwa memerintahkan pembelian BBM bersubsidi untuk kendaraan operasional persampahan di sejumlah SPBU di Kota Tebing Tinggi. Dalam pelaksanaannya, terdakwa bersama PPTK dan bendahara diduga menunjuk seorang pengawas BBM untuk mengawasi pengisian bahan bakar sekaligus melakukan pembelian BBM di SPBU.

Jaksa juga mendakwa terdakwa mengetahui adanya pembuatan struk pembelian BBM yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya sebagai dokumen pendukung pencairan anggaran. Bahkan, terdakwa disebut memerintahkan penyediaan printer thermal untuk mencetak struk pembelian BBM yang tidak sesuai dengan transaksi riil.

Selain itu, terdakwa diduga menyetujui nota dinas permintaan pembayaran, kuitansi, Surat Pertanggungjawaban (SPJ), hingga menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa melakukan pemeriksaan atas kebenaran transaksi pembelian BBM.

BACA JUGA  Kapolsek Tanjungbalai Utara Hadiri Rapat Forkopimcam Bahas Narkoba dan Ketertiban Umum

Dalam dakwaan dijelaskan, anggaran belanja BBM kendaraan operasional persampahan DLH Kota Tebing Tinggi pada awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.124.930.000. Setelah perubahan anggaran, nilainya meningkat menjadi Rp1.421.810.000. Sepanjang tahun anggaran tersebut diterbitkan sejumlah dokumen pencairan yang menjadi dasar pembayaran belanja BBM.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara, dugaan penyimpangan penggunaan anggaran BBM bersubsidi jenis Bio Solar dan Pertalite mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp863.016.444.

Jaksa juga mengungkapkan, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara menemukan sejumlah faktur pembelian BBM yang dipertanggungjawabkan ternyata tidak diterbitkan oleh SPBU terkait. Selain itu, terdapat perbedaan format faktur dan nama operator yang tercantum bukan merupakan pegawai SPBU.

BACA JUGA  Sempat Kabur, Jaipong Akhirnya Ditangkap dalam Penggerebekan Kedua Barak Narkoba, Warga Apresiasi Polda Sumut

Sementara itu, data transaksi dari PT Pertamina Patra Niaga menunjukkan nilai pembelian BBM yang sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai yang dipertanggungjawabkan dalam dokumen pencairan anggaran.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam surat dakwaan JPU. Persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan berikutnya sesuai jadwal yang ditetapkan majelis hakim.

Catatan redaksi: Seluruh uraian dalam berita ini merupakan materi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan. Terdakwa tetap berhak memperoleh pembelaan, dan status bersalah atau tidak bersalah baru ditentukan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tiga Guru MAS Farhan Syarif Hidayah Divonis Bebas, Hakim: Tidak Terbukti Korupsi Dana BOS Rp268,2 Juta
Polda Sumut Gelar Sertijab, AKBP Dede Suhatmi Pimpin Polres Tanjungbalai yang Baru
Joint Operation Polrestabes Medan dan Bea Cukai, 56 Kg Sabu Asal Malaysia Digagalkan di Tengah Laut, Tiga Pelaku Ditangkap
Pinjam Motor dengan Alasan Beli Mi, Pria Asal Aceh Utara Ditangkap Reskrim Gunung Malela
Empat Tahun Laporan Dugaan Penipuan Rp2 Miliar Lebih Belum Tuntas, Paul J J Tambunan Minta Dirreskrimum Polda Sumut Beri Kepastian Hukum
Percaya “Dukun” Seorang Wawak Tuding Keponakan Kandung Mencuri Uang Dan Buat Vidio Pengakuan
Jangan Terjebak Isu! Dugaan Gudang Solar Subsidi di Marelan Menunggu Klarifikasi Resmi
Hans Silalahi Sesalkan Sikap Tim Pengacara WLG di Polrestabes Medan: Dinilai Tak Beretika, Mirip Preman Pasar
Berita ini 6 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 07:44 WIB

Tiga Guru MAS Farhan Syarif Hidayah Divonis Bebas, Hakim: Tidak Terbukti Korupsi Dana BOS Rp268,2 Juta

Selasa, 17 November 2026 - 07:36 WIB

Polda Sumut Gelar Sertijab, AKBP Dede Suhatmi Pimpin Polres Tanjungbalai yang Baru

Senin, 16 November 2026 - 16:59 WIB

Joint Operation Polrestabes Medan dan Bea Cukai, 56 Kg Sabu Asal Malaysia Digagalkan di Tengah Laut, Tiga Pelaku Ditangkap

Senin, 16 November 2026 - 14:30 WIB

Pinjam Motor dengan Alasan Beli Mi, Pria Asal Aceh Utara Ditangkap Reskrim Gunung Malela

Sabtu, 14 November 2026 - 17:14 WIB

Empat Tahun Laporan Dugaan Penipuan Rp2 Miliar Lebih Belum Tuntas, Paul J J Tambunan Minta Dirreskrimum Polda Sumut Beri Kepastian Hukum

Berita Terbaru