MEDAN – Percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Binjai–Langsa menjadi perhatian lintas kementerian dan lembaga. Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Pemprov Sumatera Utara, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN dan PT Hutama Karya (Persero) membahas sejumlah kendala yang masih perlu diselesaikan, terutama terkait pengadaan tanah di koridor Binjai–Pangkalan Brandan.
Pembahasan tersebut berlangsung pada Senin (21/9/2026). Pertemuan digelar untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan sekaligus mendukung kesiapan operasional ruas tol yang menjadi bagian penting konektivitas Sumatera Utara menuju Aceh.
Pertemuan dihadiri Kepala Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurachman, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Plt. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Fadjar Dwi Wishnuwardhani, Tenaga Ahli Utama Bidang Infrastruktur dan Agraria/Pertanahan Armindo Dos Santos Soares, Plt. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur sekaligus Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PU Dedy Gunawan, Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Trias Wiriahadi serta Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penyelesaian pengadaan tanah pada koridor Binjai–Pangkalan Brandan, khususnya di lokasi akses Pangkalan Brandan.
Penyelesaian aspek tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti agar pekerjaan konstruksi dapat berjalan optimal dengan tetap memenuhi kaidah teknis dan ketentuan yang berlaku.
Kepala Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurachman mendorong agar JTTS Ruas Binjai–Langsa, khususnya koridor Binjai–Pangkalan Brandan, dapat memenuhi seluruh kaidah teknis jalan tol sebelum periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Hal itu ditujukan untuk mendukung aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan serta kelancaran perjalanan masyarakat yang menggunakan ruas tol tersebut.
Dalam pertemuan itu, Kementerian PU melalui Plt. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur juga meminta dukungan Kepala Staf Kepresidenan untuk kelanjutan pembangunan ruas Pangkalan Brandan–Langsa.
Dukungan dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga diperlukan agar berbagai persoalan pembangunan dapat ditindaklanjuti secara terpadu.
Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menangani berbagai kendala di lapangan, termasuk aspek administrasi dan pengadaan tanah.
“Terkait kondisi di lokasi akses Pangkalan Brandan, kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Dukungan dan sinergi antar-pemangku kepentingan diperlukan agar penyelesaian konstruksi di lokasi tersebut dapat kami laksanakan sesuai kaidah teknis dan ketentuan yang berlaku,” ujar Iwan.
130,7 Kilometer
Jalan Tol Binjai–Langsa direncanakan memiliki panjang sekitar 130,7 kilometer yang terbagi dalam lima seksi.
Kelima seksi tersebut yakni Seksi 1 Binjai–Stabat, Seksi 2 Stabat–Tanjung Pura, Seksi 3 Tanjung Pura–Pangkalan Brandan, Seksi 4 Pangkalan Brandan–Kuala Simpang dan Seksi 5 Kuala Simpang–Langsa.
Dari keseluruhan koridor tersebut, sekitar 57,5 kilometer hingga Pangkalan Brandan telah beroperasi.
Sementara pembangunan menuju Kuala Simpang hingga Langsa terus dipersiapkan untuk melanjutkan konektivitas JTTS dari Sumatera Utara menuju Aceh.
Jika seluruh koridor tersambung, Jalan Tol Binjai–Langsa diharapkan memperkuat jaringan transportasi di wilayah utara Pulau Sumatera, sekaligus mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.
Kehadiran jalan tol tersebut juga diharapkan membuka akses yang lebih luas menuju berbagai pusat kegiatan ekonomi di sepanjang koridor Sumatera Utara–Aceh dan mendukung pemerataan pembangunan antardaerah.
