Wakajati Sumut Bahas Peran Kejaksaan di Era Digital Perpajakan dalam Kuliah Umum di UHN Medan

- Penulis

Senin, 28 September 2026 - 18:16 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

MEDAN – Transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) turut membawa perubahan dalam sistem perpajakan serta menuntut kesiapan sumber daya manusia, termasuk profesi hukum. Hal tersebut menjadi salah satu bahasan dalam kuliah umum dan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) bersama Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan, Senin (28/9/2026).

Kegiatan mengangkat tema “Future of Taxation: AI, Digital Transformation & The Future of Tax Professional” dan dihadiri ratusan mahasiswa UHN Medan. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Wakajatisu) Eko Adhyaksono, SH., MH., mewakili Kajati Sumatera Utara, hadir sekaligus menyampaikan sambutan dalam kegiatan yang berlangsung di Gedung Fakultas Kedokteran lantai 6 UHN Medan.

BACA JUGA  Perumda Tirtanadi Jalin Kerja Sama Hukum dengan Kejati Sumatera Utara

Dalam sambutannya, Eko Adhyaksono menjelaskan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum di bidang perpajakan. Ia menyampaikan bahwa dalam penanganan tindak pidana perpajakan melalui proses penuntutan, Kejaksaan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membawa perkara tindak pidana perpajakan ke proses persidangan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, melalui bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan juga memiliki peran dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana asal, termasuk kejahatan di bidang perpajakan.

Menurut Wakajatisu, Kejaksaan juga menjalankan fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Fungsi tersebut antara lain berupa bantuan hukum perdata dan tata usaha negara bagi instansi pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Pajak maupun pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah.

BACA JUGA  Polisi Bongkar Sindikat Scam Mobil Lelang di Medan, Empat Pelaku Ditangkap

“Dalam bidang Datun, Kejaksaan dapat memberikan pendampingan dan pertimbangan hukum, termasuk legal opinion, legal assistance hingga audit hukum dalam penyusunan kebijakan maupun sistem administrasi perpajakan,” ujar Eko.

Ia menambahkan, perkembangan sistem administrasi perpajakan berbasis digital, termasuk Core Tax Administration System, juga membutuhkan dukungan aspek hukum agar penerapannya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Rektor UHN Medan Dr. Richard A.M. Napitupulu, S.T., M.T., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Belis Siswanto, Founder & CEO Hive Five sekaligus Bendahara DPP KMDT Dr. Sabar L. Tobing, S.E., M.M., Ak., CA., CTL., CTAP., BKP, Ketua dan jajaran KMDT, para Wakil Rektor, Dekan, dosen, serta sivitas akademika UHN Medan.

BACA JUGA  ATR/BPN Evaluasi dan Perkuat Layanan Pertanahan di Mal Pelayanan Publik

Forum tersebut menjadi ruang diskusi bagi mahasiswa dan para pemangku kepentingan untuk memahami perkembangan perpajakan di tengah transformasi digital, termasuk perubahan kebutuhan kompetensi profesional di masa mendatang.

 

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dua Proyek Kereta Api Sumut Disorot, Rantauprapat–Kota Pinang Naik Penyidikan, Kasus BH 343 Rp39,15 Miliar Dipertanyakan
Tangis Istri Dony Pace Pecah Saat Rekonstruksi, Desak Kapolda Sumut Tangkap Dalang Penembakan
Buka Kegiatan Sosialisasi Perda TJSLP, Bupati Sergai: CSR Jangan Jalan Sendiri, Harus Jadi Motor Kedua Pembangunan Daerah
Polres Sergai Skrining HIV dan Sifilis terhadap 37 Tahanan, Empat Orang Terindikasi Positif
Viral Video Tahanan Narkoba Makan di Rumah Makan Kembang, Polda Sumut Minta Maaf dan Periksa Personel
Polres Tanjungbalai Sambut Kehadiran Kapolres Baru AKBP Dede Suhatmi
Tiga Guru MAS Farhan Syarif Hidayah Divonis Bebas, Hakim: Tidak Terbukti Korupsi Dana BOS Rp268,2 Juta
Polda Sumut Gelar Sertijab, AKBP Dede Suhatmi Pimpin Polres Tanjungbalai yang Baru
Berita ini 1 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:12 WIB

Dua Proyek Kereta Api Sumut Disorot, Rantauprapat–Kota Pinang Naik Penyidikan, Kasus BH 343 Rp39,15 Miliar Dipertanyakan

Rabu, 18 November 2026 - 06:05 WIB

Tangis Istri Dony Pace Pecah Saat Rekonstruksi, Desak Kapolda Sumut Tangkap Dalang Penembakan

Selasa, 17 November 2026 - 17:36 WIB

Buka Kegiatan Sosialisasi Perda TJSLP, Bupati Sergai: CSR Jangan Jalan Sendiri, Harus Jadi Motor Kedua Pembangunan Daerah

Selasa, 17 November 2026 - 16:20 WIB

Polres Sergai Skrining HIV dan Sifilis terhadap 37 Tahanan, Empat Orang Terindikasi Positif

Selasa, 17 November 2026 - 14:42 WIB

Viral Video Tahanan Narkoba Makan di Rumah Makan Kembang, Polda Sumut Minta Maaf dan Periksa Personel

Berita Terbaru

Lifestyle

Wakil Wali Kota Terima Laporan Kegiatan NPGT dari BPN Sumut

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:49 WIB