JAKARTA, TOPINFORMASI.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya integrasi data hak atas tanah, tata ruang, dan nilai tanah untuk memperkuat tata kelola pertanahan serta membantu penyelesaian berbagai persoalan tata ruang dan wilayah.
Hal itu disampaikan Ossy saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Pertanahan yang diselenggarakan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) secara daring, Kamis (8/10/2026).
Dalam seminar bertajuk Peran Penilai dalam Solusi Permasalahan Tata Ruang dan Wilayah, Kesenjangan Data Nilai Tanah, dan Kepentingan One Map Policy tersebut, Ossy menekankan perlunya menyatukan berbagai informasi pertanahan yang selama ini masih tersebar dalam sistem dan basis data berbeda.
“Dari One Map menjadi One Parcel, dan kemudian menjadi One Integrated Land Information Ecosystem,” ujar Ossy.
Menurutnya, integrasi tersebut diharapkan dapat menghadirkan informasi yang saling terhubung mengenai status hak atas tanah, pemanfaatan lahan, rencana tata ruang, infrastruktur, hingga nilai ekonomi setiap bidang tanah.
Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi suatu bidang tanah, termasuk aspek legalitas, peruntukan, serta perkembangan nilai ekonominya.
Nilai Tanah Bisa Berubah Drastis
Ossy menjelaskan, nilai tanah tidak hanya ditentukan oleh luas atau lokasi semata. Perubahan aksesibilitas, pembangunan infrastruktur, aktivitas ekonomi, dan kebijakan tata ruang dapat memengaruhi nilai ekonomi tanah meskipun bidang tanah tersebut tidak mengalami perubahan fisik.
“Tanahnya tidak berpindah. Luasnya juga tidak berubah. Tetapi, nilai ekonominya dapat berubah secara drastis karena nilai tanah bukan sekadar angka rupiah per meter persegi,” jelasnya.
Ia menambahkan, nilai tanah merupakan hasil interaksi berbagai faktor, mulai dari lokasi, aksesibilitas, infrastruktur, tata ruang, aktivitas ekonomi, hingga kepastian hukum.
Karena itu, data nilai tanah perlu terhubung dengan informasi hak dan tata ruang agar perubahan nilai suatu kawasan dapat dianalisis secara lebih komprehensif.
Informasi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk membaca dampak pembangunan infrastruktur, memahami perkembangan kawasan, serta menilai konsekuensi ekonomi dari keputusan tata ruang.
Profesi Penilai Punya Peran Strategis
Dalam konteks tersebut, Ossy menilai profesi penilai memiliki peran strategis untuk menjelaskan perubahan nilai tanah beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.
Dukungan data yang terintegrasi dinilai dapat memperkuat kualitas informasi yang digunakan dalam proses penilaian tanah, perencanaan pembangunan, maupun pengambilan kebijakan terkait pertanahan.
Ossy mengingatkan agar data hak atas tanah, tata ruang, dan nilai tanah tidak hanya dikembangkan secara terpisah tanpa keterhubungan satu sama lain.
“Jangan sampai kita memiliki peta hak yang baik, peta tata ruang yang baik, peta nilai tanah yang baik, tapi ketiganya hidup di dunia yang berbeda, terfragmentasi di sana-sini,” tegasnya.
Ia berharap keterhubungan ketiga jenis data tersebut dapat membantu menjawab pertanyaan mendasar mengenai siapa pemegang hak atas tanah, bagaimana tanah dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan, serta bagaimana nilai ekonominya berkembang.
Seminar nasional tersebut turut menghadirkan Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan RI, Erawati, yang membuka kegiatan.
Acara ini diikuti peserta dari sejumlah kementerian dan lembaga, anggota MAPPI, serta perwakilan pemerintah daerah.
Integrasi data hak, tata ruang, dan nilai tanah diharapkan menjadi salah satu fondasi dalam membangun ekosistem informasi pertanahan yang lebih terpadu, transparan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Sumber: Kementerian ATR/BPN
Tajamkan lead agar lebih kuat
Ringkas paragraf yang berulang
Rapikan struktur berita agar lebih mengalir
