JAKARTA ,TOPINFORMASI.COM – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menyaksikan penyerahan denda administratif dan hasil penyelamatan keuangan negara oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tahap VI dengan nilai mencapai Rp11,42 triliun.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kompleks Kejaksaan Agung, Jumat (10/04/2026), sebagai bagian dari upaya pengembalian kekayaan negara serta penertiban penguasaan kawasan hutan.
“Mewakili Bapak Menteri Nusron Wahid, kami menghadiri penyerahan denda administratif oleh Satgas PKH dengan nilai sekitar Rp11,42 triliun. Ini merupakan harapan Presiden agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat,” ujar Ossy.
Ia menjelaskan, Satgas PKH merupakan tim lintas kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang bertugas menertibkan penguasaan kawasan hutan serta menyelamatkan aset negara.
Pada tahap ini, selain penyerahan denda administratif, Satgas PKH juga mengembalikan penguasaan kawasan Taman Nasional seluas sekitar 254.780,20 hektare. Penyerahan dilakukan secara simbolis dari Jaksa Agung, ST Burhanuddin, kepada Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.
Tak hanya itu, turut diserahkan kawasan perkebunan tahap VI seluas kurang lebih 30.543,40 hektare melalui mekanisme berjenjang. Dimulai dari Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, kemudian diteruskan kepada Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, hingga akhirnya diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara.
Seluruh rangkaian prosesi tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang turut memberikan apresiasi kepada Satgas PKH atas capaian yang telah diraih.
Menutup pernyataannya, Wamen Ossy berharap kinerja Satgas PKH dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Satgas PKH yang telah bekerja keras. Ini menjadi semangat untuk terus melanjutkan kerja-kerja bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.
