Skandal PETI di PT PSU Madina, Aktivitas Diduga Terorganisir, Pejabat Sumut Bungkam

Skandal PETI di PT PSU Madina, Aktivitas Diduga Terorganisir, Pejabat Sumut Bungkam

- Penulis

Senin, 13 April 2026 - 14:39 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Mandailing Natal,topinformasi.com/  – Dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah operasional PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU) kian menguat dan memicu sorotan publik. Aktivitas tersebut dilaporkan berlangsung di area perkebunan Patiluban, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dengan pola kerja yang dinilai tertutup dan terorganisir.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lapangan, kegiatan penambangan diduga melibatkan penggunaan sejumlah alat berat jenis excavator. Operasional yang berlangsung secara tertutup serta minim akses informasi membuat aktivitas tersebut sulit terpantau oleh pihak luar.

Sejumlah sumber menyebutkan adanya indikasi pengaturan ketat di dalam area tambang, termasuk dugaan pembatasan akses komunikasi di titik tertentu. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa aktivitas berlangsung secara sistematis dan terkoordinasi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, beredar informasi bahwa hasil tambang dari aktivitas tersebut dapat mencapai puluhan hingga ratusan gram emas per hari untuk satu unit alat berat. Dengan asumsi harga emas sekitar Rp1 juta per gram, potensi pendapatan dari satu unit alat berat bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per hari.

BACA JUGA  Ruko Misterius di Medan Barat Diduga Sedot Listrik Ilegal untuk Bitcoin

Jika aktivitas tersebut melibatkan banyak unit alat berat, nilai ekonomi yang berputar dari kegiatan ilegal ini diperkirakan bisa menembus miliaran rupiah dalam waktu singkat. Angka tersebut sekaligus menggambarkan potensi kerugian negara yang tidak sedikit.

Yang menjadi sorotan, lokasi aktivitas tersebut berada di atas lahan milik PT PSU yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik terkait efektivitas pengawasan serta potensi kelalaian dalam pengelolaan aset daerah.

Pantauan media sejak Maret 2026 menunjukkan aktivitas tambang emas diduga ilegal ini masih berlangsung tanpa tindakan nyata dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT PSU, baik komisaris maupun direksi, belum memberikan pernyataan resmi. Upaya konfirmasi kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution serta Kepala Inspektorat Sumut Sulaiman Harahap juga belum mendapat tanggapan.

BACA JUGA  Panen Raya Lele 250 Kg, Lapas Kelas I Medan Optimalkan Program Ketahanan Pangan dan Pembinaan Kemandirian

Minimnya respons dari para pemangku kepentingan tersebut menambah tanda tanya di tengah masyarakat. Publik mendesak adanya transparansi serta langkah konkret dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan aktivitas PETI tersebut.

Sebelumnya, Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara terkait persoalan tersebut, mengingat lokasi tambang berada di kawasan perkebunan milik pemerintah provinsi.

“Siaap, terima kasih infonya pak. Akan koordinasi dengan gubernur karena ini area perkebunan PT PSU milik Pemprov,” ujarnya melalui pesan WhatsApp kepada wartawan.

Di sisi lain, masyarakat melalui berbagai elemen mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak. Pengurus Lembaga Peduli dan Pemantau Pembangunan (LP3), Hermanto Tarigan, meminta Kapolda Sumut dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Sumut segera melakukan penyelidikan.

BACA JUGA  Titiek Soeharto Apresiasi Transformasi Nusakambangan Jadi Sentra Ketahanan Pangan dan Pembinaan Warga Binaan

“Kami meminta Kapolda Sumut dan Kadis Perindag ESDM Sumut bertindak cepat, menyelidiki dan menegakkan hukum jika operasional penambangan emas ilegal di lahan PT PSU itu tidak berizin,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa sanksi hukum terhadap praktik PETI di Indonesia sangat berat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelaku dapat diancam pidana penjara maksimal lima tahun serta denda hingga Rp100 miliar, baik bagi penambang, pengolah, pengangkut, maupun pembeli hasil tambang ilegal.

Kasus ini menjadi perhatian serius publik, yang kini menunggu langkah tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel.

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kapolri Mutasi Pejabat Polda Sumut, Dirresnarkoba dan Sejumlah Kapolres Berganti
Ayo!!!Ramen Ten 10 Hadir di Kota Medan, Sajikan Kuliner Jepang Halal dengan Harga Terjangkau
Saham Rp1,54 Miliar Tak Dibayar, Jabatan Komisaris Utama Dicopot, ZA Lapor Dirut Dan Dewan Pengawas BPRS RHA Ke Polisi
Komisaris Utama BPRS RHA Laporkan Dirut ke Polisi, Persoalkan Saham dan Jabatan
Dua Proyek Kereta Api Sumut Disorot, Rantauprapat–Kota Pinang Naik Penyidikan, Kasus BH 343 Rp39,15 Miliar Dipertanyakan
Tangis Istri Dony Pace Pecah Saat Rekonstruksi, Desak Kapolda Sumut Tangkap Dalang Penembakan
Viral Video Tahanan Narkoba Makan di Rumah Makan Kembang, Polda Sumut Minta Maaf dan Periksa Personel
Polres Tanjungbalai Sambut Kehadiran Kapolres Baru AKBP Dede Suhatmi
Berita ini 2 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 10:02 WIB

Kapolri Mutasi Pejabat Polda Sumut, Dirresnarkoba dan Sejumlah Kapolres Berganti

Sabtu, 21 November 2026 - 14:59 WIB

Ayo!!!Ramen Ten 10 Hadir di Kota Medan, Sajikan Kuliner Jepang Halal dengan Harga Terjangkau

Rabu, 18 November 2026 - 21:55 WIB

Saham Rp1,54 Miliar Tak Dibayar, Jabatan Komisaris Utama Dicopot, ZA Lapor Dirut Dan Dewan Pengawas BPRS RHA Ke Polisi

Rabu, 18 November 2026 - 18:40 WIB

Komisaris Utama BPRS RHA Laporkan Dirut ke Polisi, Persoalkan Saham dan Jabatan

Rabu, 18 November 2026 - 09:12 WIB

Dua Proyek Kereta Api Sumut Disorot, Rantauprapat–Kota Pinang Naik Penyidikan, Kasus BH 343 Rp39,15 Miliar Dipertanyakan

Berita Terbaru