Jakarta,TOPINFORMASI.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus menggenjot penyelesaian berkas layanan pertanahan yang tertunda sejak tahun 2025. Upaya tersebut menjadi fokus utama dalam Rapat Pimpinan (Rapim) akhir Kuartal I 2026 yang digelar pada Kamis (16/04/2026).
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menginstruksikan seluruh jajaran untuk menuntaskan berkas layanan sesuai target yang telah ditetapkan, bahkan hingga mencapai nol berkas (zero backlog).
“Sudah ada penurunan selama satu kuartal ini hingga mencapai 22.000 berkas. Progresnya sudah bagus, namun target kita berkas yang masuk pada Q1, Q2, dan Q3 tahun 2025 harus sudah nol,” ujar Menteri Nusron dalam arahannya di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Ia juga meminta Kantor Wilayah BPN di sejumlah provinsi yang masih memiliki tunggakan berkas untuk segera menggelar rapat khusus guna mempercepat penyelesaian.
“Kita tetap targetkan penurunan hingga mendekati nol. Akhir Mei 2026 berkas Q1 2025 harus tuntas, dan akhir Juni 2026 berkas Q2 2025 selesai,” tegasnya.
Strategi Percepatan dan Pencegahan
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron turut menginstruksikan jajaran pejabat eselon I, di antaranya Dirjen PHPT Asnaedi, Dirjen SPPR Virgo Eresta Jaya, Irjen Pudji Prasetijanto Hadi, serta Kepala Pusdatin I Ketut Gede Ary Sucaya untuk menyusun strategi penanganan sekaligus pencegahan penumpukan berkas.
Langkah tersebut mencakup perbaikan sistem teknologi informasi, penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), hingga mitigasi terhadap potensi hambatan layanan.
“Kita perlu strategi cleansing berkas dan memastikan kejadian serupa tidak terulang, baik melalui sistem IT maupun perbaikan SOP,” jelas Nusron.
Progres Nasional Positif
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan bahwa penyelesaian berkas layanan pertanahan secara nasional menunjukkan tren positif.
“Total penurunan berkas layanan pertanahan tahun 2025 mencapai 12.285 berkas. Ini capaian yang cukup signifikan meskipun sempat terhambat libur hari raya,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, sejumlah faktor masih menjadi kendala dalam penyelesaian berkas, di antaranya sengketa lahan, permasalahan batas wilayah, serta kelengkapan dokumen yang belum dipenuhi pemohon.
Komitmen Pelayanan Profesional
Rapim ini turut diikuti oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi di seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun daring.
Melalui rapat ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan pertanahan yang profesional, transparan, dan terpercaya, sekaligus mendorong terwujudnya pelayanan publik berkelas dunia di sektor agraria dan tata ruang.
