Tebing Tinggi,TOPINFORMASI.COM – Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, dr Fitri Saragih, mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru 14 dari total 25 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut yang telah mengantongi Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Dari 25 SPPG, sudah ada 14 yang terbit SLHS-nya,” ujar dr Fitri, Sabtu (16/5/2026).
Ia menjelaskan, masih terdapat 11 SPPG yang belum memperoleh SLHS. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 SPPG masih menunggu hasil pemeriksaan makanan, sementara satu SPPG lainnya baru mengikuti pelatihan penjamah pangan dan kini menunggu hasil pemeriksaan lanjutan.
“Sebanyak 11 SPPG belum diterbitkan SLHS karena 10 masih menunggu hasil pemeriksaan makanan, dan satu SPPG baru mengikuti pelatihan penjamah pangan serta menunggu hasil pemeriksaannya,” jelasnya.
Namun demikian, saat ditanya terkait kemungkinan sanksi terhadap SPPG yang belum memiliki SLHS tetapi tetap beroperasi, Kepala Dinas Kesehatan tidak memberikan tanggapan lebih lanjut.
Kondisi tersebut memunculkan sorotan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tebing Tinggi. DPRD Kota Tebing Tinggi di bawah kepemimpinan Sakti Khaddafi Nasution pun ditantang untuk segera menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Desakan itu muncul menyusul adanya dugaan karut-marut operasional sejumlah SPPG yang dilaporkan oleh LSM Strategi Kota Tebing Tinggi. Mereka meminta DPRD segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) serta melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik SPPG guna memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan.
Menurut pihak LSM, surat Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang telah disampaikan sejak April 2026 hingga kini belum menunjukkan tindak lanjut yang jelas dari pihak legislatif.
“Surat dumas sudah kami sampaikan kepada DPRD Tebing Tinggi. Namun sampai saat ini saya selaku pendumas belum pernah dipanggil untuk RDP bersama pengelola SPPG. Kami juga belum melihat adanya sidak. Kami menantang DPRD menjalankan fungsi kontrolnya,” ujar perwakilan LSM Strategi.
Selain itu, LSM Strategi juga meminta agar keabsahan SLHS yang telah dimiliki sejumlah pengelola SPPG ditinjau ulang secara ketat. Mereka berharap DPRD tidak menutup mata terhadap isu kesehatan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG yang menyasar masyarakat dan pelajar.
Masyarakat kini menanti langkah konkret DPRD Kota Tebing Tinggi dalam memastikan seluruh SPPG benar-benar memenuhi standar higiene sanitasi demi menjamin keamanan pangan bagi penerima manfaat program tersebut.
