JAKARTA ,TOPINFORMASI.COM
Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menelusuri dugaan kejanggalan stok batubara PT PLN (Persero) yang disebut memicu pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa dan Kalimantan mendapat apresiasi dari sejumlah elemen masyarakat.
Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, yang sejak awal menyoroti persoalan tersebut, menilai keterlibatan BIN dan Kejagung menunjukkan adanya indikasi persoalan serius dalam tata kelola pasokan batubara untuk pembangkit listrik.
“Ini cukup menarik, karena artinya sudah mulai tercium kebohongan. Apalagi dikatakan PLN meminta batubara kalori 5.000 atau medium rank coal (MRC), padahal di Jawa banyak berdiri PLTU low-rank coal (LRC). PLTU yang merupakan bagian dari program 10.000 MW kan low rank semua,” ujar Yudhistira kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Menurutnya, informasi teknis seperti itu perlu menjadi bahan pendalaman bagi BIN dan Kejagung karena data yang selama ini disampaikan PLN kepada pemerintah maupun publik dinilai belum jelas.
“Nah, masukan seperti ini yang harus diberikan ke BIN dan Kejagung, karena data PLN yang diterima pemerintah dan publik tidak jelas,” imbuhnya.
Selain persoalan spesifikasi batubara, Yudhistira juga menyoroti sistem pembayaran yang disebut menjadi salah satu faktor terhambatnya pasokan batubara ke PLN.
“Pasokan batubara terhambat, faktor lainnya karena sistem pembayaran yang dialihkan ke subholding, ini yang membuat prosesnya panjang,” katanya.
Yudhistira mengingatkan Menteri ESDM dan lembaga negara yang terlibat dalam penyelidikan untuk bersikap cermat dalam menelaah berbagai informasi yang berkembang.
“Awas Dirut PLN Darmawan Prasodjo itu licik dan licin. Jangan sampai terbuai dengan narasi yang dibangunnya plus mimik wajah yang sedih, jadi lemah. Busuk di PLN selama dipimpin Darmo ini harus segera diamputasi agar tidak menyebar secara luas,” tegasnya.
Ia mencontohkan peristiwa blackout di Sumatera beberapa waktu lalu yang menurutnya juga disikapi dengan menyalahkan faktor alam.
“Mentang-mentang alam tidak mungkin bicara. Sekarang giliran padam bergilir menyalahkan batubara, yang artinya selalu menyalahkan pihak lain. Padahal semua bisa diantisipasi bila reserve margin dan keandalan sistem dibangun,” ujarnya.
Yudhistira juga mengkritik pembangunan sistem kelistrikan dalam lima tahun terakhir yang menurutnya tidak berjalan optimal.
“Yang jalan justru proyek-proyek yang tidak produktif dan diduga ada hengki pengki seperti proyek AMI dan sewa pembangkit berbasis BBM,” ungkapnya.
Ia menilai persoalan pemadaman listrik berpotensi berdampak terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi PLN.
“Satu lagi, ini harus segera dituntaskan. Karena kasus pemadaman listrik ini juga ancaman bagi pemerintahan Prabowo, terindikasi ada semacam sabotase. Karena itu saya selalu menekankan, copot seluruh Direksi PLN, khususnya Darmawan Prasodjo dan kroninya,” tandasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Pulau Jawa mengalami kendala operasi akibat menipisnya stok batubara.
Di wilayah Jawa bagian barat, PLTU yang disebut terdampak antara lain PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1-8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10 serta PLTU Indramayu.
Sementara di Jawa bagian timur meliputi PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan dan PLTU Tanjung Awar-awar.
Menurut Darmawan, pembangkit-pembangkit tersebut membutuhkan pasokan batubara berkalori 5.000 atau medium rank coal (MRC). Pernyataan itu kemudian dibantah oleh Teuku Yudhistira yang menilai sebagian besar PLTU yang disebutkan merupakan bagian dari program 10.000 MW yang dirancang menggunakan batubara jenis low-rank coal (LRC).
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak PLN terkait pernyataan dan tudingan yang disampaikan Koordinator Nasional Re-LUN tersebut.
