JAKARTA ,TOPINFORMASI.com
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Predikat tersebut menjadi raihan WTP ke-14 secara berturut-turut bagi Kementerian ATR/BPN.
Opini WTP diserahkan Anggota III BPK RI, Akhsanul Haq, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
“Alhamdulillah, Kementerian ATR/BPN kembali berhasil memperoleh opini WTP. Pimpinan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran, baik di Kementerian ATR/BPN Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan yang telah bekerja keras sehingga capaian ini dapat kita raih,” kata Dalu Agung Darmawan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
Menurut Dalu Agung, capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Kementerian ATR/BPN dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Namun, ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah akhir dari proses perbaikan.
“Opini WTP ini harus menjadi momentum bagi kita untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK yang masih perlu diselesaikan. Ini juga menjadi bagian dari evaluasi dalam mengelola keuangan dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.
Memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026, Dalu Agung juga mengingatkan seluruh jajaran agar mempercepat pelaksanaan program prioritas serta mengoptimalkan penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan.
Ia optimistis seluruh target kinerja Kementerian ATR/BPN pada tahun ini dapat tercapai melalui penguatan koordinasi, peningkatan kualitas pelaksanaan program, dan komitmen seluruh jajaran.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga lain di Kabinet Indonesia Bersatu juga menerima opini WTP dari BPK RI. Turut mendampingi Sekjen ATR/BPN, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari.
