JAKARTA, Topinformasi.com
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional mencapai 87,98 persen. Capaian tersebut melampaui target minimal pemerintah sebesar 87 persen dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan capaian tersebut berdasarkan data per 10 November 2026, saat mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait perkembangan penetapan LP2B di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (11/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Nusron, realisasi 87,98 persen tersebut merupakan hasil kesepakatan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi.
“LP2B sudah mencapai 87,98 persen. Artinya, kita sudah surplus 0,98 persen dari target nasional minimal 87 persen untuk menunjang ketahanan pangan sehingga nantinya bisa kita lindungi sawah-sawah baru,” ujar Nusron.
Ia menjelaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah. Hingga saat ini, sebanyak 110 kabupaten/kota telah menetapkan Surat Keputusan (SK) LP2B.
Sementara itu, 300 kabupaten/kota telah menyelesaikan proses verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang. Kemudian, 47 kabupaten/kota sedang memproses berita acara kesepakatan dengan empat direktorat jenderal, dua kabupaten/kota memproses kesepakatan dengan tiga direktorat jenderal, serta 11 kabupaten/kota masih dalam tahapan proses berita acara kesepakatan di daerah.
Meski capaian nasional telah melampaui target, Nusron mengungkapkan masih terdapat tiga provinsi yang realisasi penetapan LP2B-nya berada di bawah batas minimal 87 persen.
Ketiga provinsi tersebut yakni Riau dengan capaian 76,24 persen, Banten 84,73 persen, dan Papua 78,02 persen.
Nusron menjelaskan, kondisi geografis dan penggunaan lahan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi capaian tersebut. Di Provinsi Riau, misalnya, sebagian besar lahan didominasi perkebunan.
Sedangkan di Banten, meskipun Kabupaten Lebak dan Pandeglang telah mendekati capaian 95 persen, angka agregat provinsi masih berada di bawah target nasional.
Untuk memperkuat perlindungan lahan pertanian, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Melalui Pasal 81 dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara parsial tanpa harus menunggu siklus revisi lima tahunan, termasuk untuk mengakomodasi penetapan LP2B.
Nusron menegaskan, langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh LP2B yang telah ditetapkan pemerintah daerah dimasukkan ke dalam revisi RTRW agar memiliki perlindungan tata ruang yang lebih kuat.
“Setelah ada penetapan LP2B dari bupati, segera dimasukkan ke dalam revisi tata ruang supaya tidak ada alih fungsi lagi,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang memimpin Rakortas tersebut menerima laporan dan menyepakati capaian akhir penetapan LP2B nasional sebesar 87,98 persen.
Dalam rapat tersebut juga disepakati sinkronisasi data LP2B dengan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) ke dalam satu peta guna mendukung keseragaman data dan pengawasan perlindungan lahan pertanian.
Rakortas turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana dan Plh. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Dwi Budi Martono.
Pemerintah berharap penetapan LP2B yang telah disepakati dapat segera terintegrasi dalam dokumen tata ruang daerah sehingga keberadaan lahan pertanian produktif tetap terjaga dan ketahanan pangan nasional dapat diperkuat.
Komentar