ATR/BPN Imbau Pemilik Tanah Pasang Patok, Batas Jelas Bantu Percepat Pengukuran

- Penulis

Selasa, 27 Oktober 2026 - 18:37 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

JAKARTA,  – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat untuk memastikan batas bidang tanah secara jelas dengan memasang dan memelihara tanda batas atau patok. Langkah ini penting untuk melindungi aset tanah sekaligus memperlancar proses pengukuran dalam pengurusan sertipikat.

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR) ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya, menegaskan bahwa pemasangan patok menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keamanan aset tanah.

“Kalau punya tanah, dipagarin. Minimal pasang patok, dijaga batasnya. Karena itu kunci utamanya (tanah aman),” ujar Virgo Eresta Jaya di Jakarta, Senin (26/10/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan, pemasangan patok harus memperhatikan ketentuan mengenai bentuk dan ukuran tanda batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22.

BACA JUGA  Wali Kota Tebing Tinggi Serahkan Bansos 2026, Ingatkan Warga Gunakan Bantuan Secara Bijak

Untuk bidang tanah dengan luas kurang dari 10 hektare, tanda batas dapat berupa pipa besi atau paralon berisi beton dengan panjang minimal 100 sentimeter dan diameter minimal 5 sentimeter. Patok tersebut ditanam sedalam 80 sentimeter, sedangkan bagian sepanjang 20 sentimeter berada di atas permukaan tanah, diberi tutup dan dicat merah.

Selain itu, tanda batas juga dapat menggunakan tugu dari bata atau batako maupun kayu keras sesuai ketentuan yang berlaku.

Wajib Disepakati dengan Pemilik Tanah Berbatasan

Pemasangan tanda batas tidak boleh dilakukan sembarangan. Berdasarkan Pasal 19A Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021, pemasangan tanda batas harus mendapat persetujuan pemilik bidang tanah yang berbatasan.

BACA JUGA  Wujudkan Kemudahan Akses Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat, Wali Kota Tebing Tinggi Terima Penghargaan Dari Kementerian Hukum RI

Tanda batas yang telah dipasang juga perlu difoto dengan dilengkapi keterangan lokasi serta koordinat atau geotagging. Sementara itu, pemasangan dan pemeliharaan tanda batas menjadi tanggung jawab pemilik tanah.

Kejelasan batas bidang tanah tersebut turut mendukung pelaksanaan layanan Pengukuran Terjadwal 12 Hari yang dijalankan Kementerian ATR/BPN di 466 Kantor Pertanahan.

Melalui layanan ini, masyarakat dapat memilih tanggal pengukuran sesuai jadwal yang tersedia. Waktu tunggu pengukuran ditetapkan selama tujuh hari, sedangkan penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT) ditargetkan maksimal lima hari.

Virgo mengatakan, patok yang terpasang jelas dapat membantu petugas ukur bekerja lebih cepat dan meminimalkan kendala saat berada di lapangan, khususnya dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kali.

BACA JUGA  Warga Desa Gunung Rante Tolak Pembangunan KDMP di Atas Lapangan Sepak Bola Swadaya Masyarakat

Karena itu, masyarakat diharapkan melengkapi persyaratan administrasi sebelum jadwal pengukuran, memastikan patok terpasang dengan baik, serta memperoleh persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan.

Dengan persiapan tersebut, pengukuran dapat dilakukan sesuai jadwal tanpa hambatan yang disebabkan oleh ketidakjelasan batas bidang tanah.

“Kita ingin bergerak cepat, kita ingin melayani masyarakat dengan cepat, tapi masyarakat juga perlu membantu menyiapkan persyaratan-persyaratan sehingga mudah, lancar jalannya. Jadi tolong masyarakat, bantu supaya ATR/BPN bisa lebih baik melayani masyarakat semua,” pungkas Virgo.

ATR/BPN berharap partisipasi masyarakat dalam menjaga kejelasan batas tanah dapat mendukung pelayanan pertanahan yang lebih cepat, tertib, dan profesional. (AR/YZ)

Sumber: Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN

 

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dua Proyek Kereta Api Sumut Disorot, Rantauprapat–Kota Pinang Naik Penyidikan, Kasus BH 343 Rp39,15 Miliar Dipertanyakan
Buka Kegiatan Sosialisasi Perda TJSLP, Bupati Sergai: CSR Jangan Jalan Sendiri, Harus Jadi Motor Kedua Pembangunan Daerah
Polres Tanjungbalai Sambut Kehadiran Kapolres Baru AKBP Dede Suhatmi
Tiga Guru MAS Farhan Syarif Hidayah Divonis Bebas, Hakim: Tidak Terbukti Korupsi Dana BOS Rp268,2 Juta
Polda Sumut Gelar Sertijab, AKBP Dede Suhatmi Pimpin Polres Tanjungbalai yang Baru
Polda Sumut Bongkar Sindikat Online Scam di Siantar, 115 Orang Diduga Jadi Korban, Kerugian Capai Rp1,5 Miliar
Wali Kota Tebing Tinggi Serahkan Bansos 2026, Ingatkan Warga Gunakan Bantuan Secara Bijak
12 Tim dari 4 Provinsi Bertarung, Wabup Adlin Buka Open Turnamen Voli Piala Bupati-Wabup Sergai 2026
Berita ini 4 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:12 WIB

Dua Proyek Kereta Api Sumut Disorot, Rantauprapat–Kota Pinang Naik Penyidikan, Kasus BH 343 Rp39,15 Miliar Dipertanyakan

Selasa, 17 November 2026 - 17:36 WIB

Buka Kegiatan Sosialisasi Perda TJSLP, Bupati Sergai: CSR Jangan Jalan Sendiri, Harus Jadi Motor Kedua Pembangunan Daerah

Selasa, 17 November 2026 - 14:19 WIB

Polres Tanjungbalai Sambut Kehadiran Kapolres Baru AKBP Dede Suhatmi

Selasa, 17 November 2026 - 07:44 WIB

Tiga Guru MAS Farhan Syarif Hidayah Divonis Bebas, Hakim: Tidak Terbukti Korupsi Dana BOS Rp268,2 Juta

Selasa, 17 November 2026 - 07:36 WIB

Polda Sumut Gelar Sertijab, AKBP Dede Suhatmi Pimpin Polres Tanjungbalai yang Baru

Berita Terbaru

Lifestyle

Wakil Wali Kota Terima Laporan Kegiatan NPGT dari BPN Sumut

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:49 WIB