JAKARTA – TOPINFORMASI.COM
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat pengawasan internal guna mencegah potensi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan.
Melalui Inspektorat Jenderal, ATR/BPN mulai mengedepankan pendekatan pengawasan berbasis risiko dan pencegahan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Wahyu Widada, menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada pencarian kesalahan, tetapi juga harus mampu mendeteksi potensi persoalan sejak dini.
“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” tegas Wahyu Widada dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pengawasan yang mengutamakan pencegahan merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Melalui identifikasi risiko dan rekomendasi perbaikan, setiap unit kerja di lingkungan ATR/BPN diharapkan mampu mengantisipasi berbagai persoalan sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan pertanahan.
Dalam kesempatan tersebut, Wahyu Widada juga mengingatkan seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kementerian ATR/BPN agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
Ia menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan.
“Setiap aparatur harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan,” tegasnya.
Wahyu berharap penguatan pengawasan internal yang didukung integritas seluruh jajaran dapat menciptakan sistem kerja yang semakin profesional dan akuntabel.
Upaya tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan seluruh pelayanan pertanahan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.
“Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat,” pesan Wahyu Widada.
Penguatan pengawasan ini menjadi bagian dari upaya ATR/BPN membangun pelayanan pertanahan yang bersih, profesional, dan terpercaya serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas di seluruh jajaran. (GE/CK/JR)
















Komentar