Dokumen Tanah Wakaf Hilang, Menteri ATR/BPN: Masih Bisa Disertipikatkan Lewat Isbat Wakaf

- Penulis

Selasa, 14 Juli 2026 - 09:45 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

JAKARTA, TOPINFORMASI.COM
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa tanah wakaf yang dokumen kepemilikannya hilang atau tidak lengkap tetap dapat disertipikatkan melalui mekanisme isbat wakaf di Pengadilan Agama.
Nusron menjelaskan, masyarakat tidak perlu khawatir apabila alas hak tanah wakaf tidak lagi tersedia atau wakif telah meninggal dunia sehingga Akta Ikrar Wakaf (AIW) tidak dapat ditunjukkan. Dalam kondisi tersebut, proses sertipikasi tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau kondisi wakif atau alas haknya belum ada, menggunakan isbat wakaf. Datang ke Pengadilan Agama meminta penetapan. Berdasarkan penetapan itu, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf akan menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk diterbitkan sertipikat wakaf,” ujar Nusron saat menghadiri Muktamar XXIII Al Jam’iyatul Washliyah di Asrama Haji Jakarta Timur, Rabu (8/7/2026).
Menurut Nusron, mekanisme tersebut menjadi solusi bagi berbagai persoalan administrasi tanah wakaf, termasuk hilangnya dokumen alas hak maupun tidak lengkapnya dokumen pendukung. Dengan adanya penetapan isbat wakaf dari Pengadilan Agama, proses pendaftaran tanah tetap dapat dilanjutkan sehingga memberikan kepastian hukum atas aset wakaf.
Ia menjelaskan, mekanisme tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta aturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Sementara tata cara pendaftaran tanah wakaf di lingkungan ATR/BPN diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017.
Nusron menilai sertipikat tanah wakaf memiliki peran penting sebagai perlindungan hukum agar aset wakaf tidak menimbulkan sengketa di masa mendatang, termasuk ketika terjadi pergantian generasi atau muncul klaim dari pihak lain.
“Ada juga pandangan bahwa tanah wakaf tidak perlu dicatat atau didokumentasikan. Padahal kalau ada transaksi harus dicatat. Karena itu administrasi tanah wakaf harus ditertibkan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Nusron juga mengajak organisasi keagamaan, nazir, dan masyarakat untuk mempercepat sertipikasi tanah wakaf. Menurut dia, kepastian hukum atas aset wakaf akan mendukung pemanfaatannya secara berkelanjutan bagi kepentingan umat.
BACA JUGA  Tragis! Sampan Nelayan Disambar Petir di Perairan Sergai, Dua Tewas dan Satu Kritis
Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tinjau Pasar Gambir Dan Sejumlah Ruas Jalan, Wali Kota Tebing Tinggi Tekankan Penertiban Bahu Jalan
Poliran Polda Sumut Gandeng Pemko Medan dan Dunia Usaha, 2.400 Lowongan Kerja Dibuka
Orang Tua Korban Laporkan “Pelaku Perundungan Siswi Kelas 7 Ke Polres Batubara
Wamen Ossy Ajak Arsitek Kolaborasi Wujudkan Visi Kota 2045
Nusron Wahid Dorong Rakor Pemberantasan Mafia Tanah hingga Tingkat Desa, 554 Ribu Hektare Lahan Beralih Fungsi
ATR/BPN Tertibkan Perusahaan Pemicu Karhutla Seluas 42.214 Hektare, Sejumlah HGU Dicabut
Wamen ATR/BPN: Pemberantasan Mafia Tanah Harus Dibayar dengan Pembenahan Sistem
129 Juta Bidang Tanah Terdaftar, 132 Daerah Bebaskan dan Kurangi BPHTB
Berita ini 3 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 19:20 WIB

Tinjau Pasar Gambir Dan Sejumlah Ruas Jalan, Wali Kota Tebing Tinggi Tekankan Penertiban Bahu Jalan

Kamis, 19 November 2026 - 17:54 WIB

Poliran Polda Sumut Gandeng Pemko Medan dan Dunia Usaha, 2.400 Lowongan Kerja Dibuka

Kamis, 19 November 2026 - 17:42 WIB

Orang Tua Korban Laporkan “Pelaku Perundungan Siswi Kelas 7 Ke Polres Batubara

Kamis, 19 November 2026 - 12:40 WIB

Nusron Wahid Dorong Rakor Pemberantasan Mafia Tanah hingga Tingkat Desa, 554 Ribu Hektare Lahan Beralih Fungsi

Kamis, 19 November 2026 - 12:37 WIB

ATR/BPN Tertibkan Perusahaan Pemicu Karhutla Seluas 42.214 Hektare, Sejumlah HGU Dicabut

Berita Terbaru