FGD Penegakan Hukum Kolaboratif, Polda Sumut Ungkap 47 Konflik HGU dan Eks-HGU

- Penulis

Rabu, 7 Oktober 2026 - 14:59 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Medan – Penanganan konflik pertanahan di Sumatera Utara membutuhkan kolaborasi lintas instansi. Hal itu disampaikan Kanit 3 Polda Sumut Kompol Faidir Chaniago SH MH dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Penegakan Hukum Kolaboratif dan Pemberantasan Sindikat Mafia Tanah di Tanah Eks HGU.

Dalam pemaparannya, Faidir mengungkap terdapat 47 konflik HGU dan eks-HGU di wilayah hukum Polda Sumut. Rinciannya, 29 konflik HGU dan 18 konflik eks-HGU.

“Konflik pertanahan dapat berkembang menjadi persoalan pidana hingga konflik sosial,” demikian poin yang disampaikan dalam materi FGD.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sejumlah dugaan tindak pidana yang dapat muncul dalam konflik pertanahan antara lain pemalsuan dan penggunaan surat palsu, pencurian, penyerobotan atau penguasaan tanah secara tidak sah, perusakan, pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, hingga penganiayaan.

BACA JUGA  "Sumpah, demi Mama. Bukan Azi yang Ngambil Kereta.” Ibu Tersangka Didampingi Dr. M. Sa’i Rangkuti, S.H., M.H Ungkap Dugaan Tekanan hingga Pengakuan: “Azi Iyakanlah, Mak, Daripada Mati"

Faidir juga memaparkan sejumlah kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus pertanahan. Di antaranya adanya gugatan, tumpang tindih surat, saling klaim kepemilikan, surat keterangan tanah yang diterbitkan pihak desa, serta dokumen ganti rugi yang telah dilegalisasi notaris.

Menurutnya, penyelesaian konflik HGU dan eks-HGU tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan keterlibatan Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, DPRD, perusahaan pemegang HGU atau eks-HGU, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan status dan riwayat tanah dapat diverifikasi secara objektif, sekaligus mencegah konflik berkembang menjadi persoalan hukum dan sosial yang lebih luas.

“Penegakan hukum harus berjalan profesional dengan tetap mengedepankan kepastian hukum dan berdasarkan bukti,” menjadi salah satu poin penting dalam pemaparan tersebut.

BACA JUGA  Jumat Berkah, Pemuda Pancasila Medan Area Bagikan 200 Paket Makanan kepada Jemaah Masjid Amal Silaturahmi

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Pembukaan Liga Sepak Bola Pelajar Piala Gubernur Sumut 2026
Wakil Wali Kota Terima Laporan Kegiatan NPGT dari BPN Sumut
Ops Zebra Toba 2026, Sat Lantas Polres Tanjungbalai Gencarkan Edukasi Lewat Brosur dan Stiker Keselamatan
UKW SMSI Batubara Lahirkan 14 Wartawan Muda, Total 26 Peserta Dinyatakan Kompeten
Operasi Zebra Toba 2026, Satlantas Polres Tanjungbalai Sigap Amankan Arus Lalu Lintas Pagi Meski Hujan
Buka Kegiatan Sosialisasi Perda TJSLP, Bupati Sergai: CSR Jangan Jalan Sendiri, Harus Jadi Motor Kedua Pembangunan Daerah
Polres Sergai Skrining HIV dan Sifilis terhadap 37 Tahanan, Empat Orang Terindikasi Positif
Viral Video Tahanan Narkoba Makan di Rumah Makan Kembang, Polda Sumut Minta Maaf dan Periksa Personel
Berita ini 5 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 21:52 WIB

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Pembukaan Liga Sepak Bola Pelajar Piala Gubernur Sumut 2026

Selasa, 17 November 2026 - 21:49 WIB

Wakil Wali Kota Terima Laporan Kegiatan NPGT dari BPN Sumut

Selasa, 17 November 2026 - 19:28 WIB

Ops Zebra Toba 2026, Sat Lantas Polres Tanjungbalai Gencarkan Edukasi Lewat Brosur dan Stiker Keselamatan

Selasa, 17 November 2026 - 18:50 WIB

UKW SMSI Batubara Lahirkan 14 Wartawan Muda, Total 26 Peserta Dinyatakan Kompeten

Selasa, 17 November 2026 - 17:36 WIB

Buka Kegiatan Sosialisasi Perda TJSLP, Bupati Sergai: CSR Jangan Jalan Sendiri, Harus Jadi Motor Kedua Pembangunan Daerah

Berita Terbaru

Lifestyle

Wakil Wali Kota Terima Laporan Kegiatan NPGT dari BPN Sumut

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:49 WIB