Medan – Penanganan konflik pertanahan di Sumatera Utara membutuhkan kolaborasi lintas instansi. Hal itu disampaikan Kanit 3 Polda Sumut Kompol Faidir Chaniago SH MH dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Penegakan Hukum Kolaboratif dan Pemberantasan Sindikat Mafia Tanah di Tanah Eks HGU.
Dalam pemaparannya, Faidir mengungkap terdapat 47 konflik HGU dan eks-HGU di wilayah hukum Polda Sumut. Rinciannya, 29 konflik HGU dan 18 konflik eks-HGU.
“Konflik pertanahan dapat berkembang menjadi persoalan pidana hingga konflik sosial,” demikian poin yang disampaikan dalam materi FGD.
Sejumlah dugaan tindak pidana yang dapat muncul dalam konflik pertanahan antara lain pemalsuan dan penggunaan surat palsu, pencurian, penyerobotan atau penguasaan tanah secara tidak sah, perusakan, pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, hingga penganiayaan.
Faidir juga memaparkan sejumlah kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus pertanahan. Di antaranya adanya gugatan, tumpang tindih surat, saling klaim kepemilikan, surat keterangan tanah yang diterbitkan pihak desa, serta dokumen ganti rugi yang telah dilegalisasi notaris.
Menurutnya, penyelesaian konflik HGU dan eks-HGU tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan keterlibatan Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, DPRD, perusahaan pemegang HGU atau eks-HGU, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan status dan riwayat tanah dapat diverifikasi secara objektif, sekaligus mencegah konflik berkembang menjadi persoalan hukum dan sosial yang lebih luas.
“Penegakan hukum harus berjalan profesional dengan tetap mengedepankan kepastian hukum dan berdasarkan bukti,” menjadi salah satu poin penting dalam pemaparan tersebut.
