Jakarta,TOPINFORMASI.COM
Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menanggapi tudingan aliansi mahasiswa BEM Bersatu terkait dugaan kedekatan salah satu penggerak aksi mahasiswa, Tiyo Ardianto, dengan tokoh tim pemenangan Ganjar pada Pilpres 2024. Ganjar menegaskan bahwa kritik seharusnya dijawab dengan data dan kebijakan, bukan dengan pelabelan politik.
“Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan,” ujar Ganjar kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).
Menurut Ganjar, apabila terdapat kritik maupun masukan terhadap pemerintah, maka respons yang tepat adalah memberikan data dan menghadirkan kebijakan yang menjawab persoalan tersebut.
“Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik,” katanya.
Ganjar menegaskan bahwa negara dibangun untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak menyampaikan pendapat yang berbeda. Ia menilai pertanyaan mengenai afiliasi politik seseorang kerap digunakan bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk mendelegitimasi kritik.
“Dalam demokrasi, warga negara tidak kehilangan hak kritisnya hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu. Yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan,” ujarnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan bahwa demokrasi dapat bergeser menjadi politik loyalitas apabila kritik hanya dianggap sah ketika datang dari kelompok pendukung pemerintah.
“Kalau kritik hanya dianggap sah ketika datang dari pendukung pemerintah, maka kita sedang bergerak menuju politik loyalitas, bukan demokrasi konstitusional. Penguasa datang dan pergi, tetapi hak warga negara untuk mengawasi kekuasaan harus tetap berdiri,” tegas Ganjar.
Sebelumnya, perwakilan BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, dalam konferensi pers di Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (16/6/2026), menyoroti dugaan kedekatan Tiyo Ardianto dengan sejumlah tokoh politik dan purnawirawan jenderal.
Rahmat menyebut mobil Toyota Fortuner yang digunakan Tiyo diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, yang disebut memiliki hubungan keluarga dengan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso dan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, yang pernah menjadi bagian dari tim pemenangan Ganjar pada Pilpres 2024.
Selain itu, BEM Bersatu menyinggung rencana kehadiran Tiyo dalam sebuah forum dialog yang menghadirkan sejumlah tokoh, seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Mereka menilai adanya jejaring politik tertentu yang patut dicermati.
Meski demikian, BEM Bersatu menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Mereka menilai gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat perebutan kekuasaan elite.
Dalam pernyataannya, BEM Bersatu menyampaikan tiga tuntutan, yakni sterilisasi gerakan mahasiswa dari intervensi politik praktis, dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dengan perbaikan tata kelola, serta dukungan terhadap pengusutan kasus korupsi tanpa pandang bulu dengan pengawasan kritis dari kalangan mahasiswa.
