Jaksa Tuntut Irwan Perangin-angin 1,5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Sebut Fakta Sidang Diabaikan

- Penulis

Senin, 18 Mei 2026 - 17:06 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

MEDAN,topinformasi.com/  — Sidang dugaan tindak pidana korupsi proyek Kota Deli Megapolitan kembali bergulir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu (13/5/2026). Dalam agenda pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Irwan Perangin-angin dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Selain hukuman badan, jaksa juga menuntut Irwan membayar denda sebesar Rp500 juta subsidair 3 bulan kurungan. JPU turut meminta agar sejumlah uang dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian negara yang dikaitkan dengan kewajiban penyerahan 20 persen lahan hak guna usaha (HGU) yang berubah menjadi hak guna bangunan (HGB).

Dalam uraian tuntutannya, jaksa menilai Irwan yang merupakan mantan Direktur PTPN II memiliki tanggung jawab atas proses kerja sama dan pengelolaan aset dalam proyek pengembangan kawasan Kota Deli Megapolitan.

Namun usai persidangan, tim penasihat hukum Irwan menilai tuntutan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.

Menurut kuasa hukum, proyek Kota Deli Megapolitan sejak awal merupakan keputusan korporasi yang dirancang melalui mekanisme resmi perusahaan dan telah memperoleh persetujuan pemegang saham serta Kementerian BUMN.

“Fakta-fakta di persidangan menunjukkan proyek ini bukan kebijakan personal, melainkan kebijakan korporasi yang melibatkan banyak institusi,” ujar Firdaus, salah seorang penasihat hukum Irwan kepada wartawan di Pengadilan Negeri Medan.

Kuasa hukum menyebut proyek tersebut dijalankan sebagai bagian dari upaya optimalisasi aset PTPN II yang sebelumnya dinilai tidak produktif. Bahkan, sebagian lahan disebut telah lama dikuasai pihak lain secara ilegal sehingga pengembangan kawasan dilakukan guna mengembalikan nilai ekonomi aset perusahaan.

BACA JUGA  Dekati Tokoh Masyarakat, Polsek Tanjung Balai Utara Ajak Warga Jaga Kamtibmas

Dalam persidangan, lanjut Firdaus, tidak ditemukan fakta adanya keuntungan pribadi yang diterima Irwan dari proyek tersebut. Seluruh keuntungan yang muncul disebut masuk dalam skema korporasi dan berdampak terhadap peningkatan nilai aset perusahaan serta kontribusi bagi penerimaan negara melalui dividen.

Pihak terdakwa juga menyoroti dasar penghitungan kerugian negara yang digunakan jaksa. Menurut mereka, kewajiban penyerahan 20 persen lahan masih berada dalam proses administrasi dan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Tidak benar jika dikatakan kewajiban itu diabaikan. Dalam persidangan terungkap sudah beberapa kali dilakukan koordinasi untuk meminta petunjuk teknis penyelesaiannya,” kata kuasa hukum.

Hal lain yang menjadi perhatian dalam persidangan ialah status tanah yang dipersoalkan. Berdasarkan fakta persidangan, lahan tersebut disebut telah lebih dahulu dilakukan inbreng atau penyertaan modal ke PT Nusa Dua Propertindo (PT NDP).

BACA JUGA  Sidang Malam Hari, Hakim Vonis Ringan ASN Polri Terdakwa Pemalsuan Surat Tanah

Dengan status itu, kuasa hukum menilai pengelolaan dan perubahan hak atas tanah tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kewenangan Irwan sebagai Direktur PTPN II saat itu, melainkan telah menjadi bagian dari aset PT NDP dan masuk dalam ranah kewenangan pertanahan.

Di sisi lain, proyek Kota Deli Megapolitan disebut telah memberikan dampak ekonomi bagi perusahaan melalui optimalisasi aset dan pengembangan kawasan yang sebelumnya tidak memberikan kontribusi signifikan.

Majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada 20 Mei 2026 dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukumnya.

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dua Proyek Kereta Api Sumut Disorot, Rantauprapat–Kota Pinang Naik Penyidikan, Kasus BH 343 Rp39,15 Miliar Dipertanyakan
Tangis Istri Dony Pace Pecah Saat Rekonstruksi, Desak Kapolda Sumut Tangkap Dalang Penembakan
Viral Video Tahanan Narkoba Makan di Rumah Makan Kembang, Polda Sumut Minta Maaf dan Periksa Personel
Polres Tanjungbalai Sambut Kehadiran Kapolres Baru AKBP Dede Suhatmi
Tiga Guru MAS Farhan Syarif Hidayah Divonis Bebas, Hakim: Tidak Terbukti Korupsi Dana BOS Rp268,2 Juta
Polda Sumut Gelar Sertijab, AKBP Dede Suhatmi Pimpin Polres Tanjungbalai yang Baru
Percaya “Dukun” Seorang Wawak Tuding Keponakan Kandung Mencuri Uang Dan Buat Vidio Pengakuan
Hans Silalahi Sesalkan Sikap Tim Pengacara WLG di Polrestabes Medan: Dinilai Tak Beretika, Mirip Preman Pasar
Berita ini 5 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:12 WIB

Dua Proyek Kereta Api Sumut Disorot, Rantauprapat–Kota Pinang Naik Penyidikan, Kasus BH 343 Rp39,15 Miliar Dipertanyakan

Rabu, 18 November 2026 - 06:05 WIB

Tangis Istri Dony Pace Pecah Saat Rekonstruksi, Desak Kapolda Sumut Tangkap Dalang Penembakan

Selasa, 17 November 2026 - 14:42 WIB

Viral Video Tahanan Narkoba Makan di Rumah Makan Kembang, Polda Sumut Minta Maaf dan Periksa Personel

Selasa, 17 November 2026 - 14:19 WIB

Polres Tanjungbalai Sambut Kehadiran Kapolres Baru AKBP Dede Suhatmi

Selasa, 17 November 2026 - 07:44 WIB

Tiga Guru MAS Farhan Syarif Hidayah Divonis Bebas, Hakim: Tidak Terbukti Korupsi Dana BOS Rp268,2 Juta

Berita Terbaru

Lifestyle

Wakil Wali Kota Terima Laporan Kegiatan NPGT dari BPN Sumut

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:49 WIB