Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemda Se-Sulteng Perkuat Sinergi Tingkatkan Layanan Publik dan Selamatkan Aset Daerah

- Penulis

Senin, 3 Agustus 2026 - 11:48 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Palu , TOPINFORMASI.com

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memperkuat sinergi melalui penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Penguatan Ekonomi Daerah. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat penyelamatan aset pemerintah daerah, serta mengoptimalkan pendapatan daerah.

Komitmen tersebut diteken dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulteng, Palu, Rabu (29/7/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Dedi Noor Cahyanto, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang cepat, pasti, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

BACA JUGA  Pangdam I/BB Turun ke Makodim 0208/Asahan, Kapolres Tanjungbalai Tegaskan Soliditas TNI-Polri

“Situasi hari ini memang mengharuskan kita semua berkonsolidasi. Kementerian ATR/BPN ingin menjadi bagian dari pemerintah daerah dengan menghadirkan layanan publik yang memuaskan, cepat, pasti, dan memiliki kepastian legalitas,” ujarnya.

Menurut Dedi, transformasi pelayanan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Ia menambahkan, percepatan sertipikasi aset pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk mencegah potensi kerugian negara sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.

Inspektur Wilayah II Kementerian ATR/BPN, Tri Wibisono, menjelaskan kerja sama tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. KPK berperan dalam koordinasi, supervisi, penguatan integritas, dan pencegahan korupsi. Kementerian Dalam Negeri bertugas memperkuat pembinaan pemerintah daerah, Kementerian Keuangan mendukung kebijakan fiskal, sedangkan Kementerian ATR/BPN memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan tata ruang.

BACA JUGA  Sapa Masyarakat, Satlantas Polres Tanjungbalai Beri Edukasi Humanis

Tri mengungkapkan, Sulawesi Tengah menjadi provinsi kelima yang menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian ATR/BPN dan KPK.

“Ada sembilan bentuk kerja sama yang ditawarkan. Daerah dapat memilih sesuai kebutuhannya. Kami berharap Sulawesi Tengah menjadi salah satu contoh terbaik dalam implementasi kerja sama ini,” katanya.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyatakan seluruh kepala daerah di wilayahnya siap mendukung pelaksanaan sembilan program tersebut, terutama untuk mempercepat sertipikasi aset pemerintah daerah yang hingga kini masih banyak belum memiliki kepastian hukum.

Menurutnya, penataan administrasi pertanahan yang baik akan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah serta perlindungan aset pemerintah.

“Kami berkomitmen mempercepat proses ini. Nantinya akan dipertegas pembagian tugas antara BPN dan pemerintah daerah agar pelaksanaannya berjalan optimal,” ujar Anwar.

BACA JUGA  Penry Nababan Terima Penghargaan PMI, 25 Kali Donor Darah Jadi Bukti Aksi Kemanusiaan

Penandatanganan komitmen dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, seluruh bupati dan wali kota, serta Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Tengah. Penandatanganan turut disaksikan Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Kementerian ATR/BPN Dedi Noor Cahyanto, Inspektur Wilayah II Tri Wibisono, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Edi Suryanto, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Lamadjido, dan Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah Novalina.

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KSJ Kembali Santuni Anak Yatim, Salurkan Sembako dan Nasi Bungkus ke Pesantren Tahfidz As-Sairun
Isu Munaslub Muncul, Rahmaddian Shah Tegaskan Golkar Medan Tetap Solid Bersama Bahlil
Ketua PGRI Sri Gunawan Tarigan Paparkan Rangkaian HGN dan HUT ke-81, Wali Kota Tanjungbalai Siap Dukung Penuh
Kapolsek Patumbak Duduk Bersama Jemaah Masjid Amaliyah, Ajak Warga Perangi Narkoba dan Jaga Kamtibmas
KSJ Ingatkan Pentingnya Swasembada Pangan, Motivasi Petani Palawija di Hamparan Perak
Sambut Milad ke-3, Pujaketarub Gelar Safari Sedekah Jumat di Bantaran Rel Medan
Pemko Tanjungbalai Tata Kawasan Heritage Jalan Asahan, Wakil Wali Kota Temui Pengusaha Ikan
Apel Ops Patuh Toba 2026 Polres Tanjungbalai, Karendalops Tekankan Keselamatan dan Pelayanan Humanis
Berita ini 2 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 17:21 WIB

KSJ Kembali Santuni Anak Yatim, Salurkan Sembako dan Nasi Bungkus ke Pesantren Tahfidz As-Sairun

Selasa, 10 November 2026 - 10:38 WIB

Isu Munaslub Muncul, Rahmaddian Shah Tegaskan Golkar Medan Tetap Solid Bersama Bahlil

Selasa, 10 November 2026 - 08:05 WIB

Ketua PGRI Sri Gunawan Tarigan Paparkan Rangkaian HGN dan HUT ke-81, Wali Kota Tanjungbalai Siap Dukung Penuh

Jumat, 6 November 2026 - 21:51 WIB

Kapolsek Patumbak Duduk Bersama Jemaah Masjid Amaliyah, Ajak Warga Perangi Narkoba dan Jaga Kamtibmas

Jumat, 6 November 2026 - 21:42 WIB

KSJ Ingatkan Pentingnya Swasembada Pangan, Motivasi Petani Palawija di Hamparan Perak

Berita Terbaru