TEBING TINGGI – Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih menegaskan penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) bagi pelaku usaha mikro terdampak bencana harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk pungutan.
Penegasan itu disampaikan Iman saat menghadiri penyerahan simbolis Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro Terdampak Bencana Tahap I di Anjungan Sri Mersing, Lapangan Merdeka, Jalan Dr. Sutomo, Jumat (20/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota didampingi Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi H. Erwin Suheri Damanik.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Iman mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat dan daerah untuk membantu memulihkan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang terdampak bencana.
Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah mendukung pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Secara khusus, Iman mengingatkan camat, lurah, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar menjaga keakuratan data penerima bantuan. Ia juga menegaskan tidak boleh ada manipulasi data maupun praktik pungutan liar.
“Jangan main mata, jangan ada data fiktif. Saya minta bantuan ini disalurkan secara efektif, transparan, dan tidak ada pungutan apa pun. Jangan sampai saya dengar ada kutipan,” tegas Iman.
Ia berharap bantuan tersebut dimanfaatkan secara bijak oleh penerima untuk mengembangkan kembali usaha mereka setelah terdampak bencana.
Sementara itu, Fungsional Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya, Unggul Sitanggang, yang mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, mengapresiasi sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, Kota Tebing Tinggi menjadi salah satu dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang menerima alokasi Banpres.
Ia menyebutkan, pencairan tahap II direncanakan dalam waktu dekat setelah proses tahap pertama dinyatakan selesai. Karena itu, diperlukan kerja sama seluruh pihak untuk memastikan keakuratan data penerima, termasuk dengan pihak perbankan.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tebing Tinggi, Marimbun Marpaung, menjelaskan bantuan tersebut bersumber dari APBN melalui Kementerian UMKM dengan nilai Rp3 juta untuk setiap pelaku usaha.
Dana bantuan disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam bentuk buku tabungan dan kartu ATM.
Dari total kuota calon penerima sebanyak 1.882 pelaku UMKM di Tebing Tinggi, sebanyak 1.279 pelaku usaha direalisasikan pada Tahap I tahun 2026. Sementara sisanya dijadwalkan masuk Tahap II tahun 2027 apabila usulan melebihi kuota tahap berjalan.
Dalam penyerahan simbolis tersebut, bantuan diberikan kepada 100 perwakilan penerima dari lima kecamatan.
Adapun penyaluran berikutnya dijadwalkan berlangsung di kantor camat masing-masing, mulai 23 hingga 27 November 2026.
Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Tebing Tinggi, Bagus Prabu Daniyanto, memastikan pihaknya siap memfasilitasi penyaluran bantuan melalui rekening penerima serta memberikan pelayanan perbankan untuk mendukung kelancaran program.
Salah seorang penerima bantuan, Zian, pedagang di Pasar Sakti asal Lingkungan 6, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, mengaku bersyukur atas bantuan tersebut.
Ia berharap dana yang diterima dapat dimanfaatkan sebagai tambahan modal untuk kembali mengembangkan usahanya setelah terdampak banjir.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden, Menteri UMKM, Wali Kota Tebing Tinggi dan seluruh pihak yang telah membantu kami bangkit pascabencana banjir. Semoga dana ini dapat kami manfaatkan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan buku tabungan dan kartu ATM secara simbolis kepada perwakilan penerima serta foto bersama.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda, jajaran kepala OPD Pemko Tebing Tinggi, para camat dan lurah, serta pelaku UMKM penerima bantuan.
Penulis : Rustam Effendi
Editor : Ayu Ratna
















Komentar