Wamen ATR/BPN: Reforma Agraria Butuh Pengaturan Menyeluruh, 6,19 Juta Bidang Tanah Telah Diredistribusi

- Penulis

Selasa, 27 Oktober 2026 - 07:31 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

JAKARTA, TOPINFORMASI.COM – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pelaksanaan Reforma Agraria membutuhkan pengaturan yang lebih menyeluruh untuk mengatasi persoalan pertanahan dan memastikan program tersebut berjalan efektif.

Hal itu disampaikan Ossy saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik bertajuk Implikasi Pengaturan Reforma Agraria terhadap Tata Kelola Administrasi Pertanahan yang diselenggarakan Ombudsman RI secara daring, Jumat (23/10/2026).

“Perlu kita akui bahwa pelaksanaan Reforma Agraria ini juga merupakan pekerjaan yang sangat kompleks. Inilah mengapa kemudian lahir Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria, salah satunya untuk menyelesaikan isu-isu dan permasalahan tersebut,” ujar Ossy.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, Reforma Agraria memiliki tujuan strategis, mulai dari mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, memberikan kepastian hukum, menyelesaikan konflik agraria, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA  Kapolri Mutasi Pejabat Polda Sumut dan Dua Kapolres, Ahmad Fauzi Dalimunthe Bergeser

Dalam dua tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan redistribusi sebanyak 6.199.241 bidang tanah. Selain itu, sebanyak 13.226 hektare Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) dialokasikan untuk Reforma Agraria.
Sementara itu, fasilitasi pendampingan usaha sebagai bagian dari penataan akses telah menjangkau 35.500 kepala keluarga hingga Oktober 2026.

Meski mencatat capaian tersebut, Ossy mengakui pelaksanaan Reforma Agraria masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya, keterbatasan tanah yang siap diredistribusikan akibat persoalan status hukum, verifikasi calon penerima manfaat, kebutuhan dukungan lintas sektor dalam penataan akses, serta penyelesaian konflik agraria.

Karena itu, ia berharap kehadiran regulasi baru dan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dapat memperkuat koordinasi serta membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menghambat pelaksanaan program.

BACA JUGA  Harga BBM Pertamina 18 Juni 2026 Belum Berubah, Pertamax di Sumut Tetap Rp16.650 per Liter

“Inilah mengapa UU Reforma Agraria diterbitkan. Kami berharap dengan adanya UU yang baru dan hadirnya badan baru melalui Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dapat menyelesaikan isu tersebut sehingga Reforma Agraria dapat berjalan, bermanfaat dan berdaya guna,” ungkapnya.

Perbaikan Layanan Pertanahan
Selain Reforma Agraria, Ossy juga memaparkan upaya Kementerian ATR/BPN membenahi tata kelola pelayanan pertanahan. Menurutnya, kepastian waktu, prosedur, dan tindak lanjut pelayanan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas administrasi pertanahan.

Sebagai langkah konkret, Kementerian ATR/BPN menerapkan layanan Pengukuran Terjadwal 12 Hari dan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari.

Ossy menjelaskan, layanan Pengukuran Terjadwal memiliki peran penting karena pengukuran merupakan salah satu tahapan awal dalam proses pengurusan pertanahan.

BACA JUGA  Ratusan Mahasiswa USU Geruduk DPRD Sumut, Suarakan Enam Tuntutan dalam Aksi “Menuju Indonesia Gagal”

“Kami berusaha melakukan pembenahan pelayanan secara konkret melalui dua layanan tersebut. Salah satunya karena pengukuran ini menjadi entry point dalam pengurusan pertanahan,” jelasnya.

Layanan Pengukuran Terjadwal diluncurkan pada 17 Agustus 2026 dan telah diterapkan di 466 Kantor Pertanahan. Sementara itu, layanan PERINTIS 10 Hari telah berjalan di 131 Kantor Pertanahan.

Diskusi publik tersebut turut menghadirkan narasumber dari Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Kegiatan ini diikuti sekitar 400 peserta secara daring dari Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, serta jajaran Ombudsman RI.

Melalui forum tersebut, diharapkan pengaturan Reforma Agraria dan pembenahan pelayanan pertanahan dapat berjalan beriringan untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(AR/YZ)

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dirut Pelindo Tinjau Pelabuhan Belawan, Dorong Produktivitas dan Peningkatan Kualitas Layanan
Dua Proyek Kereta Api Sumut Disorot, Rantauprapat–Kota Pinang Naik Penyidikan, Kasus BH 343 Rp39,15 Miliar Dipertanyakan
Buka Kegiatan Sosialisasi Perda TJSLP, Bupati Sergai: CSR Jangan Jalan Sendiri, Harus Jadi Motor Kedua Pembangunan Daerah
Polres Tanjungbalai Sambut Kehadiran Kapolres Baru AKBP Dede Suhatmi
Tiga Guru MAS Farhan Syarif Hidayah Divonis Bebas, Hakim: Tidak Terbukti Korupsi Dana BOS Rp268,2 Juta
Polda Sumut Gelar Sertijab, AKBP Dede Suhatmi Pimpin Polres Tanjungbalai yang Baru
Polda Sumut Bongkar Sindikat Online Scam di Siantar, 115 Orang Diduga Jadi Korban, Kerugian Capai Rp1,5 Miliar
Wali Kota Tebing Tinggi Serahkan Bansos 2026, Ingatkan Warga Gunakan Bantuan Secara Bijak
Berita ini 1 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 11:12 WIB

Dirut Pelindo Tinjau Pelabuhan Belawan, Dorong Produktivitas dan Peningkatan Kualitas Layanan

Rabu, 18 November 2026 - 09:12 WIB

Dua Proyek Kereta Api Sumut Disorot, Rantauprapat–Kota Pinang Naik Penyidikan, Kasus BH 343 Rp39,15 Miliar Dipertanyakan

Selasa, 17 November 2026 - 17:36 WIB

Buka Kegiatan Sosialisasi Perda TJSLP, Bupati Sergai: CSR Jangan Jalan Sendiri, Harus Jadi Motor Kedua Pembangunan Daerah

Selasa, 17 November 2026 - 14:19 WIB

Polres Tanjungbalai Sambut Kehadiran Kapolres Baru AKBP Dede Suhatmi

Selasa, 17 November 2026 - 07:44 WIB

Tiga Guru MAS Farhan Syarif Hidayah Divonis Bebas, Hakim: Tidak Terbukti Korupsi Dana BOS Rp268,2 Juta

Berita Terbaru

Lifestyle

Wakil Wali Kota Terima Laporan Kegiatan NPGT dari BPN Sumut

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:49 WIB