JAKARTA ,TOPINFORMASI.COM/- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa sektor pertanahan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam kegiatan Akademi Politik yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (13/6/2026).
Dalam kegiatan yang mengangkat tema “Asta Cita sebagai Kompas Peradaban: Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan Berkemajuan”, Wamen Ossy menjelaskan bahwa hampir seluruh program prioritas nasional membutuhkan dukungan ketersediaan dan kepastian pemanfaatan lahan.
“Seperti halnya poin mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada tanah, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Semua program tersebut membutuhkan lahan dan tanah. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN akan mendorong program Asta Cita terlaksana,” ujar Ossy.
Ia memaparkan, kondisi sumber daya agraria Indonesia saat ini didominasi wilayah laut yang mencapai sekitar 77 persen, sementara daratan hanya sekitar 23 persen atau setara 189 juta hektare. Dari total luas daratan tersebut, sekitar 118,1 juta hektare atau 62,5 persen merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.
Sementara itu, areal penggunaan lain (APL) seluas 70,1 juta hektare menjadi bagian dari kewenangan Kementerian ATR/BPN. Hingga saat ini, sekitar 79,5 persen wilayah yang menjadi kewenangan ATR/BPN telah berhasil dipetakan.
“Sementara itu, areal penggunaan lain (APL) seluas 70,1 juta hektare menjadi bagian dari kewenangan Kementerian ATR/BPN. Hingga saat ini sekitar 79,5 persen area yang menjadi kewenangan ATR/BPN telah terpetakan,” jelasnya.
Menurut Ossy, saat ini Kementerian ATR/BPN terus mempercepat penyelesaian pemetaan terhadap 20,5 persen bidang tanah yang masih tersisa, terutama di kawasan perbatasan dan wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan basis data pertanahan nasional yang lengkap, akurat, dan terintegrasi.
Di hadapan para mahasiswa peserta Akademi Politik, Ossy juga menjelaskan pentingnya integrasi data setelah proses pemetaan selesai dilakukan. Ia menyebut pemetaan menjadi fondasi utama dalam mendukung implementasi Kebijakan Satu Peta yang saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah.
Menurutnya, integrasi data sangat penting untuk meminimalkan tumpang tindih pemanfaatan ruang yang selama ini kerap memicu sengketa lahan maupun konflik agraria di berbagai daerah.
“Beberapa permasalahan yang terjadi saat ini merupakan akibat belum adanya kesatuan database yang kita miliki, baik di kawasan hutan dan kawasan APL. Karena itu, kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh lembaga menggunakan satu basis data yang sama sehingga tumpang tindih dan konflik dapat ditekan semaksimal mungkin,” pungkasnya.
Melalui percepatan pemetaan dan integrasi data pertanahan nasional, Kementerian ATR/BPN optimistis dapat memberikan dukungan yang lebih kuat terhadap berbagai agenda pembangunan nasional sekaligus mewujudkan tata kelola pertanahan yang modern, transparan, dan berkelanjutan.
