MEDAN ,TOPINFORMASI.COM
Ketua Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI) Wilayah Sumatera Utara, Ir. Indra Gunawan, MP, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) serta Komisi X DPR RI atas langkah-langkah yang mulai dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Indra Gunawan usai menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi X DPR RI yang berlangsung di Gedung Digital Learning Center Kampus USU, Medan, pada Jumat (26/6/2026).
Kegiatan itu turut dihadiri Staf Khusus Menteri Diktisaintek Prof. Tjitjik Sri Tjahjandarie, Ph.D., perwakilan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara Ahmad Subhan, SE, Wakil Rektor Bidang Akademik USU Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, S.Si., M.Si., Apt., serta pimpinan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, APTISI, dan ABPPTSI.
Dalam forum tersebut, Indra Gunawan menyampaikan langsung kepada Ketua Tim Kunker sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si., mengenai kondisi PTS di Sumatera Utara yang dinilai semakin berat dalam tiga tahun terakhir.
Menurutnya, penurunan jumlah mahasiswa baru menjadi persoalan serius yang dialami hampir seluruh PTS di Indonesia. Kondisi tersebut diperparah dengan belum optimalnya penyaluran bantuan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada PTS sehingga berdampak terhadap upaya peningkatan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK-PT).
Indra menjelaskan, PTS juga menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang membuka enam jalur penerimaan mahasiswa baru, mulai dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMMPTN-Barat hingga jalur Mandiri.
Selain itu, keberadaan Universitas Terbuka dengan biaya pendidikan yang relatif terjangkau serta sistem pembelajaran daring juga menjadi tantangan tersendiri bagi PTS dalam menarik mahasiswa baru.
Meski demikian, Indra mengapresiasi langkah pemerintah bersama Komisi X DPR RI yang telah mulai merespons berbagai aspirasi PTS.
Ia mengungkapkan bahwa Kemendiktisaintek telah melakukan evaluasi terhadap linimasa penerimaan mahasiswa baru PTN dengan menetapkan batas akhir penerimaan hingga Juli 2026. Selain itu, pemerintah juga berencana memberikan skema bantuan yang lebih berimbang kepada PTS mulai 2027 serta menerapkan kebijakan pembatasan calon mahasiswa baru Universitas Terbuka bagi lulusan SMA/sederajat yang telah lulus minimal empat tahun.
“Alhamdulillah, perjuangan PTS selama beberapa tahun terakhir melalui berbagai penyampaian aspirasi, baik secara langsung maupun tertulis kepada Menteri Diktisaintek serta melalui sejumlah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI, mulai membuahkan hasil,” ujar Indra, Rabu (1/7/2026).
Meski demikian, Indra menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah. Ia berharap Komisi X DPR RI terus mendorong Kemendiktisaintek agar meningkatkan alokasi KIP Kuliah bagi PTS, membatasi kuota reguler PTN, mengevaluasi jumlah jalur penerimaan mahasiswa baru PTN, termasuk jalur mandiri, serta membatasi kuota dan gelombang seleksi mandiri.
Menurutnya, kebijakan penerimaan mahasiswa baru secara nasional harus tetap memperhatikan keberlangsungan PTS yang selama ini telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.
“Kebijakan penerimaan mahasiswa baru PTN secara nasional sudah seharusnya memperhatikan keberlangsungan PTS yang selama ini telah berkontribusi besar terhadap peningkatan APK-PT. Hal ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” pungkasnya.
