Medan ,TOPINFORMASI.COM
DPRD Sumatera Utara merespons aksi ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang menuntut penerapan potongan aplikasi maksimal 8 persen. Anggota DPRD Sumut Benny Harianto Sihotang menegaskan pihaknya akan mengawal aspirasi para pengemudi hingga ke DPR RI.
Benny mengatakan, tuntutan para pengemudi tidak hanya berkaitan dengan potongan aplikasi 8 persen yang mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2026. Menurutnya, para pengemudi juga meminta agar kebijakan tersebut mencakup seluruh layanan dan seluruh perusahaan aplikasi, termasuk layanan pesan antar makanan dan barang.
“Kami telah mendengar tuntutan terkait potongan 8 persen. Namun ternyata ada persoalan lain, termasuk permintaan agar aturan juga mengakomodasi layanan seperti ShopeeFood, Maxim, InDrive, dan aplikasi lainnya,” ujar Benny saat menemui massa aksi di depan Gedung DPRD Sumut, Selasa (7/7/2026).
Ia mengakui, setelah mempelajari persoalan tersebut, potongan aplikasi 8 persen belum otomatis meningkatkan pendapatan para pengemudi ojol. Karena itu, DPRD Sumut akan menyampaikan seluruh aspirasi tersebut kepada pimpinan DPRD untuk diteruskan ke pemerintah pusat dan DPR RI.
Selain itu, DPRD Sumut juga berjanji mengawal pembentukan regulasi yang menjadi payung hukum bagi profesi pengemudi ojek online. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pembahasan rancangan undang-undang terkait masih berproses di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Sebelumnya, ratusan pengemudi ojol menggelar aksi bertajuk 707 di depan Gedung DPRD Sumut. Mereka membawa tujuh tuntutan, salah satunya mendesak pemerintah memastikan penerapan potongan aplikasi maksimal 8 persen berlaku untuk seluruh layanan, termasuk pengantaran makanan dan barang.
Dalam orasinya, massa menilai kebijakan yang diumumkan pemerintah belum memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan pengemudi. Mereka juga menyoroti masih adanya potongan besar dan tarif murah pada sejumlah layanan yang belum tersentuh regulasi.
Usai menyampaikan aspirasi di DPRD Sumut, massa melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur Sumatera Utara untuk menyampaikan tuntutan serupa kepada pemerintah daerah.
