Bandar Lampung , TOPINFORMASI.com
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menawarkan penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) se-Provinsi Lampung melalui sembilan program kolaborasi di bidang pertanahan dan tata ruang. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi layanan ATR/BPN untuk menghadirkan pelayanan yang lebih responsif sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Dedi Noor Cahyanto, mengatakan kementeriannya terus melakukan perubahan agar menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan dan penguatan ekonomi.
“Kementerian ATR/BPN ingin berubah, kami ingin jadi mitra Bapak/Ibu. Kondisi ekonomi hari ini untuk daerah harus jadi tanggung jawab bersama. Kami terus melakukan transformasi, kepuasan masyarakat itu yang utama, mutlak,” kata Dedi dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/7).
Menurut Dedi, transformasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas layanan internal, tetapi juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Sinergi tersebut dinilai penting agar informasi pertanahan dan tata ruang dapat menjadi dasar penyelesaian berbagai persoalan di daerah.
Sementara itu, Inspektur Wilayah II Kementerian ATR/BPN Tri Wibisono mengajak seluruh pemerintah daerah membangun komitmen melalui kerja sama yang terstruktur. Menurut dia, kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendukung penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kepastian hukum, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah.
“Hari ini Provinsi Lampung memiliki kesempatan untuk membangun model-model pelaksanaan kerja sama ini. Saya yakin Lampung nantinya menjadi role model, khususnya di Pulau Sumatera,” ujarnya.
Sembilan program kerja sama yang ditawarkan merupakan hasil koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Program tersebut meliputi integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), sensus pertanahan berbasis geospasial, integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk mendukung pembangunan daerah.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai berbagai program yang ditawarkan mampu memberikan solusi bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, termasuk mempermudah akses permodalan bagi petani melalui kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Rahmat juga mengajak seluruh bupati dan wali kota di Lampung untuk mendukung implementasi program tersebut secara optimal.
“Saya minta tolong Bapak/Ibu sekalian. Kolaborasi yang baik, kita dukung dan kawal sembilan program pertanahan ini secara optimal, transparan, dan akuntabel di wilayah kita,” katanya.
Pada kesempatan itu, seluruh bupati/wali kota bersama Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Lampung menandatangani komitmen kerja sama yang disaksikan Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Dedi Noor Cahyanto, Inspektur Wilayah II Tri Wibisono, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Edi Suryanto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung Suwito.
