Menteri Nusron Ajak IPPAT dan Pemda Jabar Perkuat Sinergi, Dorong Layanan Pertanahan Lebih Cepat dan Berkualitas

- Penulis

Senin, 3 Agustus 2026 - 10:33 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Bandung Barat , TOPINFORMASI.com

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Provinsi Jawa Barat serta pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan. Langkah ini dinilai penting karena sebagian besar tugas Kementerian ATR/BPN berfokus pada pelayanan publik yang harus mengedepankan kepuasan masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Menteri Nusron saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Daerah dari Sektor Pertanahan di Kabupaten Bandung Barat, Selasa (28/7/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Nusron, sekitar 75 persen tugas pokok Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan pertanahan. Oleh sebab itu, setiap kebijakan dan sistem pelayanan harus berorientasi pada kemudahan, kepastian, dan kepuasan masyarakat.

BACA JUGA  NasDem Sumut Tegaskan Kritik Ricky Anthony ke Bobby Nasution Merupakan Sikap Resmi Partai

“Orientasi kebijakan publik adalah kepuasan pemohon. Karena itu, semua model pelayanan harus terukur. Pemohon harus benar-benar merasakan kemudahan dan kepastian dalam setiap layanan pertanahan,” ujarnya.

Ia menegaskan, transformasi layanan pertanahan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan. Dalam proses peralihan hak atas tanah, misalnya, Bapenda memiliki peran penting dalam verifikasi dan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sedangkan PPAT bertanggung jawab menerbitkan Akta Jual Beli (AJB).

Di hadapan anggota IPPAT se-Jawa Barat serta perwakilan Bapenda Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat, Menteri Nusron memaparkan sejumlah inovasi layanan yang tengah dikembangkan Kementerian ATR/BPN.

Salah satunya adalah layanan Peralihan Hak 10 Hari, yang dirancang melalui pembagian tahapan kerja, yakni verifikasi BPHTB selama tiga hari, penyusunan AJB oleh PPAT dalam dua hari, dan penyelesaian proses administrasi di Kantor Pertanahan selama lima hari setelah seluruh persyaratan dipenuhi serta pembayaran Surat Perintah Setor (SPS) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan.

BACA JUGA  Wakil Wali Kota Tanjungbalai Terima Audiensi PD Wanita Islam, Bahas Persiapan Milad ke-64

“Kami sudah bertekad melakukan transformasi pelayanan besar-besaran. Kami juga akan melakukan penandatanganan Surat Edaran Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk proses verifikasi BPHTB ini. Oleh karena itu, kami mohon kerja samanya dari para stakeholder, terutama Bapak/Ibu Bapenda dan PPAT,” kata Nusron.

Selain itu, ATR/BPN juga mengembangkan layanan Pengukuran Terjadwal 12 Hari yang telah diuji coba di sejumlah Kantor Pertanahan selama dua bulan terakhir.

Melalui skema tersebut, masyarakat akan memperoleh kepastian jadwal pengukuran dalam waktu tujuh hari setelah pembayaran PNBP dilakukan. Selanjutnya, hasil pengukuran dan peta bidang tanah ditargetkan selesai paling lambat lima hari, sehingga keseluruhan proses dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 12 hari.

BACA JUGA  Apel Ops Patuh Toba 2026 Polres Tanjungbalai, Karendalops Tekankan Keselamatan dan Pelayanan Humanis

“Kalau hari Selasa mendaftar, maka Senin depan sudah memperoleh jadwal ukur. Setelah pengukuran dilakukan, proses penyelesaian maksimal lima hari hingga menghasilkan peta bidang tanah. Total waktu pelayanan maksimal 12 hari untuk memberikan kepastian kepada masyarakat,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron didampingi Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Rakor ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PPAT guna mewujudkan layanan pertanahan yang lebih cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kadis Perlindungan Anak Irma Suryani Dukung Optimalisasi Perpustakaan untuk Keluarga dan Anak
Bupati Darma Wijaya Sentil Pengelola Perpustakaan Sekolah: Jangan Ketinggalan Zaman!
KSJ Kembali Santuni Anak Yatim, Salurkan Sembako dan Nasi Bungkus ke Pesantren Tahfidz As-Sairun
Isu Munaslub Muncul, Rahmaddian Shah Tegaskan Golkar Medan Tetap Solid Bersama Bahlil
Ketua PGRI Sri Gunawan Tarigan Paparkan Rangkaian HGN dan HUT ke-81, Wali Kota Tanjungbalai Siap Dukung Penuh
Kapolsek Patumbak Duduk Bersama Jemaah Masjid Amaliyah, Ajak Warga Perangi Narkoba dan Jaga Kamtibmas
KSJ Ingatkan Pentingnya Swasembada Pangan, Motivasi Petani Palawija di Hamparan Perak
Sambut Milad ke-3, Pujaketarub Gelar Safari Sedekah Jumat di Bantaran Rel Medan
Berita ini 2 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:37 WIB

Kadis Perlindungan Anak Irma Suryani Dukung Optimalisasi Perpustakaan untuk Keluarga dan Anak

Rabu, 18 November 2026 - 19:29 WIB

Bupati Darma Wijaya Sentil Pengelola Perpustakaan Sekolah: Jangan Ketinggalan Zaman!

Jumat, 13 November 2026 - 17:21 WIB

KSJ Kembali Santuni Anak Yatim, Salurkan Sembako dan Nasi Bungkus ke Pesantren Tahfidz As-Sairun

Selasa, 10 November 2026 - 10:38 WIB

Isu Munaslub Muncul, Rahmaddian Shah Tegaskan Golkar Medan Tetap Solid Bersama Bahlil

Selasa, 10 November 2026 - 08:05 WIB

Ketua PGRI Sri Gunawan Tarigan Paparkan Rangkaian HGN dan HUT ke-81, Wali Kota Tanjungbalai Siap Dukung Penuh

Berita Terbaru