JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan masyarakat agar segera mengurus balik nama sertipikat tanah yang masih tercatat atas nama orang tua yang telah meninggal dunia.
Penundaan pengalihan hak kepada ahli waris tidak hanya berpotensi menghambat pemanfaatan aset, tetapi juga dapat memicu persoalan hukum hingga sengketa antaranggota keluarga.
Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Mitra Kerja ATR/BPN, Ana Anida, menjelaskan bahwa sertipikat yang belum dialihkan kepada ahli waris berisiko tidak dapat digunakan untuk transaksi jual beli maupun dijadikan jaminan kredit di bank.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Potensinya dapat menimbulkan risiko, di antaranya tanah tidak bisa ditransaksikan, sertipikat tidak bisa diagunkan ke bank, dan yang paling bahaya, sangat rawan memicu sengketa di kemudian hari,” ujar Ana Anida di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, persoalan bisa semakin rumit apabila ahli waris tingkat pertama, yakni anak-anak dari pemilik tanah yang telah meninggal, juga meninggal dunia sebelum proses peralihan hak diselesaikan.
Dalam kondisi tersebut, hak atas tanah akan melibatkan ahli waris pengganti. Jumlah pihak yang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan pun semakin banyak, termasuk untuk memperoleh persetujuan seluruh ahli waris.
Ana menjelaskan, transaksi atas tanah yang telah bersertipikat pada prinsipnya harus dilakukan oleh pemegang hak yang tercatat. Karena itu, apabila pemegang hak telah meninggal dunia, administrasi pewarisan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan transaksi atau pembebanan Hak Tanggungan.
ATR/BPN pun mengimbau masyarakat yang masih memiliki tanah atau rumah atas nama orang tua yang telah meninggal dunia agar segera mengurus peralihan hak karena pewarisan melalui Kantor Pertanahan setempat.
Langkah tersebut penting untuk memastikan data kepemilikan sesuai dengan kondisi hukum terbaru, memberikan kepastian hukum kepada ahli waris, serta meminimalkan potensi konflik keluarga di kemudian hari.
“Langkah tersebut diperlukan agar data kepemilikan sesuai dengan kondisi hukum terbaru, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik antaranggota keluarga di masa mendatang,” pungkasnya.
Sumber: Kementerian ATR/BPN
Penulis : Ayu Ratna
Editor : Ayu Ratna
Sumber Berita: ATR BPN
Komentar