JAKARTA, TOPINFORMASI.COM – Masyarakat yang kehilangan sertipikat tanah tidak bisa langsung memperoleh sertipikat pengganti. Ada sejumlah prosedur yang harus dipenuhi, salah satunya pengambilan sumpah oleh pemegang hak di hadapan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) atau pejabat yang ditunjuk.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Prosedur ini menjadi bagian penting untuk mencegah penyalahgunaan dokumen serta memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah dan pihak lain yang berkepentingan.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN, Asnaedi, menjelaskan bahwa pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran informasi kehilangan sertipikat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertipikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan,” jelas Asnaedi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan untuk mengantisipasi adanya permohonan yang didasarkan pada keterangan tidak benar. Salah satu kemungkinan yang harus diwaspadai adalah sertipikat dinyatakan hilang, padahal dokumen tersebut sebenarnya masih berada dalam penguasaan pihak lain berdasarkan hubungan hukum tertentu.
Selain pengambilan sumpah, penerbitan sertipikat pengganti juga harus melalui tahapan pengumuman. Langkah ini memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menyampaikan keberatan dalam jangka waktu 30 hari sejak pengumuman diterbitkan.
Apabila terdapat keberatan yang dinilai beralasan, hal tersebut dapat menjadi dasar penolakan penerbitan sertipikat pengganti.
Asnaedi menegaskan, kehilangan dokumen fisik sertipikat tanah tidak serta-merta menghapus hak seseorang atas tanah tersebut. Penerbitan sertipikat pengganti bertujuan menyediakan kembali dokumen tanda bukti hak yang sah dengan tetap memperhatikan data pendaftaran tanah serta kepentingan pihak lain.
Tidak hanya karena hilang, sertipikat pengganti juga dapat diterbitkan apabila dokumen mengalami kerusakan, seperti akibat serangan rayap, kebakaran maupun banjir. Namun, pemohon tetap harus memenuhi persyaratan sesuai kondisi dokumen.
Sementara itu, bagi pemegang Sertipikat Elektronik, kehilangan salinan cetak tidak berarti data kepemilikan ikut hilang. Sebab, data sertipikat tetap tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah sehingga masyarakat dapat mengakses atau memperoleh kembali salinannya sesuai ketentuan layanan.
Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan sertipikat tanah agar segera mengurus penerbitan sertipikat pengganti melalui Kantor Pertanahan setempat.
“Jangan ragu mengurus sendiri sertipikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya,” pungkas Asnaedi.
Dengan memahami prosedur tersebut, masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur menggunakan jasa perantara yang tidak jelas dan dapat mengurus sertipikat pengganti melalui jalur resmi ATR/BPN.
















Komentar