Kehilangan Sertipikat Tanah? ATR/BPN Wajibkan Pemohon Jalani Pengambilan Sumpah

- Penulis

Rabu, 18 November 2026 - 21:15 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

JAKARTA, TOPINFORMASI.COM – Masyarakat yang kehilangan sertipikat tanah tidak bisa langsung memperoleh sertipikat pengganti. Ada sejumlah prosedur yang harus dipenuhi, salah satunya pengambilan sumpah oleh pemegang hak di hadapan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) atau pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Prosedur ini menjadi bagian penting untuk mencegah penyalahgunaan dokumen serta memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah dan pihak lain yang berkepentingan.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN, Asnaedi, menjelaskan bahwa pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran informasi kehilangan sertipikat.

“Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertipikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan,” jelas Asnaedi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan untuk mengantisipasi adanya permohonan yang didasarkan pada keterangan tidak benar. Salah satu kemungkinan yang harus diwaspadai adalah sertipikat dinyatakan hilang, padahal dokumen tersebut sebenarnya masih berada dalam penguasaan pihak lain berdasarkan hubungan hukum tertentu.

Selain pengambilan sumpah, penerbitan sertipikat pengganti juga harus melalui tahapan pengumuman. Langkah ini memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menyampaikan keberatan dalam jangka waktu 30 hari sejak pengumuman diterbitkan.

BACA JUGA  60 Peserta Magang Hub Batch 3 ATR/BPN Lolos dari 906 Pendaftar, Diminta Berani Berinovasi

Apabila terdapat keberatan yang dinilai beralasan, hal tersebut dapat menjadi dasar penolakan penerbitan sertipikat pengganti.

Asnaedi menegaskan, kehilangan dokumen fisik sertipikat tanah tidak serta-merta menghapus hak seseorang atas tanah tersebut. Penerbitan sertipikat pengganti bertujuan menyediakan kembali dokumen tanda bukti hak yang sah dengan tetap memperhatikan data pendaftaran tanah serta kepentingan pihak lain.

Tidak hanya karena hilang, sertipikat pengganti juga dapat diterbitkan apabila dokumen mengalami kerusakan, seperti akibat serangan rayap, kebakaran maupun banjir. Namun, pemohon tetap harus memenuhi persyaratan sesuai kondisi dokumen.

Sementara itu, bagi pemegang Sertipikat Elektronik, kehilangan salinan cetak tidak berarti data kepemilikan ikut hilang. Sebab, data sertipikat tetap tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah sehingga masyarakat dapat mengakses atau memperoleh kembali salinannya sesuai ketentuan layanan.

BACA JUGA  Funky Kopral Hadir dengan "Terus Melangkah", Tandai Semangat Baru Band

Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan sertipikat tanah agar segera mengurus penerbitan sertipikat pengganti melalui Kantor Pertanahan setempat.

“Jangan ragu mengurus sendiri sertipikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya,” pungkas Asnaedi.

Dengan memahami prosedur tersebut, masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur menggunakan jasa perantara yang tidak jelas dan dapat mengurus sertipikat pengganti melalui jalur resmi ATR/BPN.

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tinjau Pasar Gambir Dan Sejumlah Ruas Jalan, Wali Kota Tebing Tinggi Tekankan Penertiban Bahu Jalan
Poliran Polda Sumut Gandeng Pemko Medan dan Dunia Usaha, 2.400 Lowongan Kerja Dibuka
Orang Tua Korban Laporkan “Pelaku Perundungan Siswi Kelas 7 Ke Polres Batubara
Wamen Ossy Ajak Arsitek Kolaborasi Wujudkan Visi Kota 2045
Nusron Wahid Dorong Rakor Pemberantasan Mafia Tanah hingga Tingkat Desa, 554 Ribu Hektare Lahan Beralih Fungsi
ATR/BPN Tertibkan Perusahaan Pemicu Karhutla Seluas 42.214 Hektare, Sejumlah HGU Dicabut
Wamen ATR/BPN: Pemberantasan Mafia Tanah Harus Dibayar dengan Pembenahan Sistem
129 Juta Bidang Tanah Terdaftar, 132 Daerah Bebaskan dan Kurangi BPHTB
Berita ini 11 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 19:20 WIB

Tinjau Pasar Gambir Dan Sejumlah Ruas Jalan, Wali Kota Tebing Tinggi Tekankan Penertiban Bahu Jalan

Kamis, 19 November 2026 - 17:54 WIB

Poliran Polda Sumut Gandeng Pemko Medan dan Dunia Usaha, 2.400 Lowongan Kerja Dibuka

Kamis, 19 November 2026 - 17:42 WIB

Orang Tua Korban Laporkan “Pelaku Perundungan Siswi Kelas 7 Ke Polres Batubara

Kamis, 19 November 2026 - 12:40 WIB

Nusron Wahid Dorong Rakor Pemberantasan Mafia Tanah hingga Tingkat Desa, 554 Ribu Hektare Lahan Beralih Fungsi

Kamis, 19 November 2026 - 12:37 WIB

ATR/BPN Tertibkan Perusahaan Pemicu Karhutla Seluas 42.214 Hektare, Sejumlah HGU Dicabut

Berita Terbaru