JAKARTA, TOPINFORMASI.COM – Sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia hingga 2026. Capaian tersebut didukung kebijakan pemerintah daerah yang memberikan pembebasan maupun pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, mengatakan kebijakan tersebut membantu meringankan beban masyarakat dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kali.
“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Uunk di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia merinci, dari 132 kabupaten/kota tersebut, sebanyak 90 daerah memberikan pembebasan BPHTB, sedangkan 42 daerah lainnya menerapkan kebijakan pengurangan BPHTB.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pendaftaran tanah sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
BPHTB sendiri merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pembayarannya dilakukan melalui perangkat daerah atau kanal pembayaran pajak resmi yang ditetapkan masing-masing daerah.
Uunk mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menerapkan kebijakan tersebut. Ia berharap kolaborasi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat terbantu dalam mendaftarkan tanahnya.
“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkasnya.
















Komentar