ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja Organisasi, Perencanaan dan Penganggaran Diperkuat

- Penulis

Selasa, 27 Oktober 2026 - 07:23 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

SLEMAN, TOPINFORMASI.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memfinalisasi penjenjangan kinerja organisasi sebagai acuan pengelolaan kinerja di seluruh jajaran, mulai dari tingkat pusat hingga Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pengukuran capaian, serta evaluasi kinerja agar pelaksanaan tugas di setiap jenjang organisasi lebih terukur dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, saat membuka kegiatan Review dan Finalisasi Hasil Penyusunan Penjenjangan Kinerja Kementerian ATR/BPN di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politeknik Agraria STPN, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (22/10/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Andi Tenri Abeng menegaskan, hasil finalisasi harus menghasilkan sistem penjenjangan kinerja yang implementatif, terukur, dan selaras dengan kebutuhan organisasi.

BACA JUGA  PT SAS Kembali Salurkan 75 Zak Beras untuk Masyarakat Sekitar Pabrik

Menurutnya, hasil yang disepakati tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi harus menjadi pedoman bersama dalam memperkuat manajemen kinerja kementerian.

“Jadi, hasil yang disepakati harus digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, penetapan PK (Perjanjian Kinerja) dan pengukuran capaian, serta evaluasi kinerja pada seluruh jenjang organisasi,” tegasnya.

Penjenjangan kinerja tersebut merupakan bagian dari rekayasa ulang atau reengineering Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP), yang dikembangkan sebagai sistem informasi untuk mendukung pengukuran kinerja organisasi.

Pengembangan ini juga menjadi tindak lanjut atas arah kebijakan dan rekomendasi evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Selain memenuhi rekomendasi evaluasi, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen ATR/BPN dalam memperbaiki tata kelola kinerja sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program pada tahun 2026.

BACA JUGA  Kades Helvetia Nyatakan Batalkan Surat Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik, Mediasi dengan Kelompok Tani HPPLKN Berlangsung Alot

Dari perspektif KemenPAN-RB, penguatan penjenjangan kinerja dan sistem informasi menjadi elemen penting dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Plt. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB, Gita Aurora, menilai pengembangan sistem yang dilakukan ATR/BPN dapat mendukung pengelolaan kinerja yang lebih baik.

“Kegiatan ini adalah salah satu bentuk penguatan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfokus kepada sistem informasi untuk pengukuran kinerja yang dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN melalui reengineering SKMPP,” ungkap Gita Aurora.

Kegiatan yang berlangsung secara daring dan luring pada 22–23 Oktober 2026 tersebut turut dihadiri Inspektur Wilayah IV Agust Yulian, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Bahrun Munawir, serta Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN Sri Yanti Achmad.

BACA JUGA  Truk Tangki PTPN IV Tinjowan Diduga “Kencing” di Gudang Mafia CPO Petatal, Warga Minta Ditutup

Sementara itu, laporan kegiatan disampaikan Kepala Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja, Sandra Maria Stephanie Hutabarat.

Peserta kegiatan berasal dari Inspektorat Jenderal, Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (ORTALA-MR), serta seluruh satuan kerja ATR/BPN di tingkat pusat dan daerah.

Melalui finalisasi ini, ATR/BPN diharapkan memiliki acuan kinerja yang lebih terintegrasi sehingga perencanaan program, penggunaan anggaran, dan evaluasi hasil kerja dapat berjalan selaras serta mendukung peningkatan akuntabilitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
(GE/CK)

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dua Proyek Kereta Api Sumut Disorot, Rantauprapat–Kota Pinang Naik Penyidikan, Kasus BH 343 Rp39,15 Miliar Dipertanyakan
Buka Kegiatan Sosialisasi Perda TJSLP, Bupati Sergai: CSR Jangan Jalan Sendiri, Harus Jadi Motor Kedua Pembangunan Daerah
Polres Tanjungbalai Sambut Kehadiran Kapolres Baru AKBP Dede Suhatmi
Tiga Guru MAS Farhan Syarif Hidayah Divonis Bebas, Hakim: Tidak Terbukti Korupsi Dana BOS Rp268,2 Juta
Polda Sumut Gelar Sertijab, AKBP Dede Suhatmi Pimpin Polres Tanjungbalai yang Baru
Polda Sumut Bongkar Sindikat Online Scam di Siantar, 115 Orang Diduga Jadi Korban, Kerugian Capai Rp1,5 Miliar
Wali Kota Tebing Tinggi Serahkan Bansos 2026, Ingatkan Warga Gunakan Bantuan Secara Bijak
12 Tim dari 4 Provinsi Bertarung, Wabup Adlin Buka Open Turnamen Voli Piala Bupati-Wabup Sergai 2026
Berita ini 2 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:12 WIB

Dua Proyek Kereta Api Sumut Disorot, Rantauprapat–Kota Pinang Naik Penyidikan, Kasus BH 343 Rp39,15 Miliar Dipertanyakan

Selasa, 17 November 2026 - 17:36 WIB

Buka Kegiatan Sosialisasi Perda TJSLP, Bupati Sergai: CSR Jangan Jalan Sendiri, Harus Jadi Motor Kedua Pembangunan Daerah

Selasa, 17 November 2026 - 14:19 WIB

Polres Tanjungbalai Sambut Kehadiran Kapolres Baru AKBP Dede Suhatmi

Selasa, 17 November 2026 - 07:44 WIB

Tiga Guru MAS Farhan Syarif Hidayah Divonis Bebas, Hakim: Tidak Terbukti Korupsi Dana BOS Rp268,2 Juta

Selasa, 17 November 2026 - 07:36 WIB

Polda Sumut Gelar Sertijab, AKBP Dede Suhatmi Pimpin Polres Tanjungbalai yang Baru

Berita Terbaru

Lifestyle

Wakil Wali Kota Terima Laporan Kegiatan NPGT dari BPN Sumut

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:49 WIB