JAKARTA, TopInformasi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mempersiapkan program kerja dan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2027. Ketahanan pangan, perlindungan lahan pertanian, Reforma Agraria, hingga percepatan sertipikasi tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menjadi sejumlah fokus utama yang akan dijalankan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penyesuaian RKA-K/L TA 2027 bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Dalu Agung Darmawan mengatakan, Kementerian ATR/BPN akan memberikan dukungan terhadap sejumlah Program Kerja Prioritas Nasional melalui instrumen pertanahan dan tata ruang.
“Untuk Program Kerja Prioritas Nasional, dukungan ATR/BPN mencakup kedaulatan pangan melalui perlindungan lahan pertanian dan Reforma Agraria, hingga secara khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui percepatan pendaftaran dan sertipikasi tanah, legalisasi aset, serta fasilitasi bersama pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan nilai ekonomi aset masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Tak hanya berorientasi pada pembangunan nasional, program dan anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2027 juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan langsung masyarakat.
Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari ketahanan pangan, sertipikasi tanah bagi MBR, kemandirian energi dan air, penyediaan lahan bagi fasilitas pendidikan dan kesehatan, penguatan hilirisasi industri, pengembangan perumahan, hingga penataan ruang berbasis ketahanan bencana.
Untuk merealisasikan berbagai program tersebut, Kementerian ATR/BPN akan mengoptimalkan sejumlah instrumen, seperti legalisasi aset, pengadaan tanah, penataan ruang, serta redistribusi tanah.
Dalam upaya mendukung pengurangan kemiskinan dan penguatan ekonomi masyarakat, ATR/BPN juga akan mendorong redistribusi tanah, legalisasi aset, serta pemberdayaan masyarakat.
Di sisi lain, penyelesaian konflik pertanahan turut menjadi perhatian. Kementerian ATR/BPN berkomitmen mendorong penyelesaian berbagai persoalan pertanahan guna menciptakan kepastian hukum, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan aset dan kegiatan ekonominya.
“Kementerian ATR/BPN berkomitmen agar kebijakan pertanahan dan penataan ruang pada 2027 dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Dalu Agung Darmawan.
Rapat bersama Komisi II DPR RI tersebut juga diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Dalam kesempatan itu, Sekjen ATR/BPN hadir didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Dengan persiapan program dan anggaran tersebut, kebijakan pertanahan dan tata ruang di tahun 2027 diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pembangunan nasional, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat ekonomi masyarakat, serta menjawab kebutuhan pembangunan di berbagai sektor.
(JM/FA)
