Dana Rp 74 M Mengendap, Publik Menilai “Bupati Batubara Gagal Menata Kelola Pemerintahan Dan Keuangan Daerah”

- Penulis

Kamis, 2 April 2026 - 13:46 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Batubara,topinformasi.com/-Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati TA 2025 yang berlangsung pada Selasa 31/3/2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Batubara jadi sorotan publik.

 

Pasalnya, rapat paripurna yang dipimpin wakil Ketua DPRD Kabupaten Batubara, Tengku Rodial, sedangkan Pemerintah Kabupaten Batubara diwakili Asisten I Setdakab Renold Asmara dan dihadiri unsur Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh anggota DPRD, diketahui adanya pengendapan anggaran atau Silva sebesar Rp 74. 021.163. 161,68″.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Mirisnya lagi, “pengendapan anggaran atau Silva sebesar Rp Rp 74. 021.163. 161,68 itu terjadi ditengah-tengah efisiensi anggaran skala nasional

 

Publik menilai, “Bupati Batubara, H Baharuddin Siagian “gagal dalam menata kelola Pemerintahan dan Keuangan daerah.

BACA JUGA  Anak Yatim Pencari Cacing Disambangi Tim Jurnalis KSJ

 

Sehingga dalam pandangan umum yang disampaikan, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Batubara pada prinsipnya menerima Nota LKPJ 2025 untuk dibahas lebih lanjut melalui Panitia Khusus (Pansus).

 

Fraksi PDI Perjuangan menyatakan bahwa penyampaian LKPJ merupakan bentuk kewajiban konstitusional kepala daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Fraksi ini menyetujui LKPJ untuk dibahas lebih lanjut secara mendalam bersama Pansus.

 

Dan Fraksi PKS menyoroti sejumlah persoalan, di antaranya masih banyaknya kepala OPD dan kepala sekolah yang berstatus pelaksana tugas (PLT), yang dinilai dapat menghambat pengambilan keputusan strategis.

 

Selain itu, PKS juga menyinggung kondisi gedung DPRD yang dinilai memprihatinkan, mulai dari atap bocor hingga fasilitas yang perlu segera diperbaiki.

BACA JUGA  LPKN Desak OJK Bekukan Izin WOM Finance, Polda Sumut Diminta Usut PT Komando Tidar Jaya

 

Tak hanya itu, persoalan sengketa lahan perkebunan juga menjadi perhatian, termasuk di wilayah Hak Guna Usaha perusahaan perkebunan yang dinilai perlu penanganan serius oleh pemerintah daerah bersama DPRD.

 

Fraksi KDRI menekankan pentingnya peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta percepatan pelaksanaan program yang dinilai masih berjalan lambat.

 

Sementara Fraksi PAN mendorong pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta manajemen keuangan daerah ke depan.

 

Seluruh pandangan fraksi tersebut akan menjadi bahan penting dalam pembahasan lanjutan oleh Pansus DPRD Batubara.

 

Melalui proses ini, DPRD diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis guna memperbaiki kinerja pemerintahan daerah serta memastikan pembangunan berjalan lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat.

BACA JUGA  Tim Macan Belawan Bubarkan Tawuran di Mabar, Dua Pemuda Diamankan Bawa Sajam dan Knuckle

 

Rapat paripurna ini menjadi bagian dari mekanisme evaluasi tahunan DPRD terhadap kinerja kepala daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Batu Bara. (zein)

 

Sejumlah fraksi, seperti Gerindra, PAN, dan Karya Pembangunan Nasional (KPN), menyoroti pentingnya pembentukan Pansus terkait kebun plasma di Kabupaten Batubara.

 

Fraksi Gerindra menilai pembentukan Pansus plasma diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kemitraan perkebunan berjalan optimal dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

 

Hal senada disampaikan Fraksi KPN yang menegaskan bahwa pembentukan Pansus plasma dan Hak Guna Usaha (HGU) penting, mengingat adanya kewajiban perusahaan perkebunan menyediakan lahan plasma bagi masyarakat sesuai regulasi. (Red)

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ungkap Kasus Judol, Polres Batubara Tangkap Dua Admin Situs Kios Bola
Polres Langkat Sita 21 Kg Sabu, Jaringan Antarprovinsi Hendak Kirim Barang ke Jambi
LBH Parsaoran Kecewa Polres Langkat Mangkir dari Sidang Praperadilan di PN Stabat
Sekda Tebing Tinggi Minta OPD Terapkan Anggaran Responsif Gender
Tak Cocok Soal Bayaran, Perempuan Ini Diduga Panggil Suami untuk Rampas Motor Korban
LBH Medan Desak Kapolda Sumut Copot Kapolres Buntut Polisi Makan Bareng Tahanan Narkoba
Kejari Sergai Musnahkan Barang Bukti 85 Perkara, Sabu 217 Gram dan Ganja Hampir 6 Kg
Bupati Darma Wijaya Sentil Pengelola Perpustakaan Sekolah: Jangan Ketinggalan Zaman!
Berita ini 2 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:07 WIB

Ungkap Kasus Judol, Polres Batubara Tangkap Dua Admin Situs Kios Bola

Kamis, 19 November 2026 - 08:36 WIB

Polres Langkat Sita 21 Kg Sabu, Jaringan Antarprovinsi Hendak Kirim Barang ke Jambi

Kamis, 19 November 2026 - 08:27 WIB

LBH Parsaoran Kecewa Polres Langkat Mangkir dari Sidang Praperadilan di PN Stabat

Kamis, 19 November 2026 - 08:23 WIB

Sekda Tebing Tinggi Minta OPD Terapkan Anggaran Responsif Gender

Rabu, 18 November 2026 - 19:54 WIB

Tak Cocok Soal Bayaran, Perempuan Ini Diduga Panggil Suami untuk Rampas Motor Korban

Berita Terbaru

Lifestyle

Wamen Ossy Ajak Arsitek Kolaborasi Wujudkan Visi Kota 2045

Kamis, 19 Nov 2026 - 12:43 WIB