MEDAN,TOPINFORMASI.COM – Polemik pengelolaan parkir di pasar-pasar yang berada di bawah naungan PUD Pasar Kota Medan kembali memanas. Dugaan praktik percaloan dan penguasaan lahan parkir oleh kelompok tertentu kini mencuat ke publik dan menuai sorotan.
Pengurus DPC GRIB Jaya Kota Medan angkat bicara, menilai kondisi tersebut telah mencederai prinsip profesionalitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
Dugaan ini mencuat setelah adanya pertemuan yang melibatkan seorang pria berinisial R, yang disebut-sebut sebagai sekretaris partai politik dan diduga memiliki kedekatan dengan Wali Kota Medan. Dalam pertemuan itu, turut hadir SP yang disebut sebagai ketua salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kota Medan, serta KT selaku pemegang mandat pengelolaan parkir di Pasar Sukaramai.
Berdasarkan pengakuan KT, sosok R diduga mengarahkan dirinya untuk berkoordinasi dengan SP agar mandat pengelolaan parkir tetap aman.
“Ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa pengelolaan parkir milik daerah harus melalui ketua ormas yang tidak memiliki posisi formal di pemerintahan?” ujar salah satu pengurus GRIB Medan dengan nada kritis.
Dugaan Skema “Calo Izin”
Situasi semakin mencurigakan ketika SP disebut menawarkan “barter” lokasi parkir kepada KT. Lahan parkir di Pasar Sukaramai disebut telah dialihkan ke pihak lain, sementara KT diarahkan untuk mengambil lokasi di pasar berbeda.
Pola ini dinilai memperkuat dugaan adanya skema “calo izin” yang terorganisir untuk menguasai titik-titik parkir strategis di Kota Medan.
GRIB Medan menilai, jika praktik ini benar terjadi, maka bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik di lapangan serta kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau pihak luar bisa mengatur distribusi parkir, ini bukan lagi soal administrasi, tapi sudah mengarah pada praktik premanisme berkedok birokrasi,” tegasnya.
Soroti Kinerja Pemko Medan
Selain persoalan parkir, GRIB Medan juga menyoroti kinerja Pemerintah Kota Medan, khususnya terkait proyek revitalisasi Lapangan Merdeka Medan yang hingga kini belum rampung.
Menurut mereka, proyek yang merupakan ikon Kota Medan itu terkesan terbengkalai dan belum menunjukkan hasil signifikan.
“Lapangan Merdeka adalah wajah Kota Medan, tapi sampai sekarang belum jelas kapan selesai. Jangan sampai pembangunan strategis terabaikan, sementara urusan lain justru diduga sarat kepentingan kelompok,” kritiknya.
Minta Transparansi dan Penelusuran
GRIB Medan mendesak agar dugaan praktik percaloan parkir ini segera ditelusuri secara menyeluruh. Mereka juga meminta agar tidak ada pembiaran yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PUD Pasar Kota Medan maupun pihak-pihak yang disebut dalam pertemuan tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan praktik “titip-menitip” lahan parkir tersebut.
GRIB Medan pun mengingatkan agar tidak ada praktik “main mata” antara pihak tertentu dengan oknum kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat luas.
