FGD Sejarah HGU dan Legalitas Tanah Eks HGU, BPN Sumut Bahas Skema Penyelesaian Secara Komprehensif

- Penulis

Rabu, 7 Oktober 2026 - 11:05 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

MEDAN | TOPINFORMASI.COM – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sejarah HGU dan Dimensi Legalitas Tanah Eks HGU serta Skema Upaya Penyelesaian Secara Komprehensif”, Rabu (7/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Adhiguna Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Jalan Brigjend Katamso No. 45, AUR, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, tersebut membahas berbagai aspek terkait sejarah Hak Guna Usaha (HGU), dimensi legalitas tanah eks HGU, serta skema penyelesaian persoalan pertanahan secara komprehensif.

Salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Prof. Dr. H. OK Saidin, S.H., M.Hum., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU). Kehadiran akademisi hukum tersebut diharapkan memberikan perspektif akademis dan yuridis dalam mengurai persoalan tanah eks HGU.

FGD tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Nugraha, S.H., M.H., beserta jajaran di lingkungan Kanwil BPN Sumut.

Pembahasan mengenai tanah eks HGU memiliki dimensi yang kompleks, tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi pertanahan, tetapi juga menyangkut sejarah pemberian hak, status hukum tanah setelah berakhirnya HGU, serta kepentingan masyarakat dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penguasaan maupun pemanfaatan tanah.

Karena itu, forum tersebut menjadi momentum untuk mempertemukan perspektif pertanahan dan akademik dalam mencari pola penyelesaian yang dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Melalui FGD ini, Kanwil BPN Sumut diharapkan dapat memperoleh berbagai masukan dan perspektif dalam merumuskan langkah penyelesaian persoalan tanah eks HGU secara lebih terukur, transparan, dan memiliki kepastian hukum.

BACA JUGA  AKP Ruspian Dipromosikan Jadi Kasat Resnarkoba Polres Langkat

Pembahasan secara komprehensif juga dinilai penting agar setiap penyelesaian persoalan pertanahan tetap memperhatikan aspek sejarah, administrasi, legalitas, kepentingan masyarakat, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, forum tersebut tidak sekadar membahas status tanah eks HGU, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong penyelesaian sengketa dan persoalan pertanahan secara objektif, berdasarkan data, dokumen, serta landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(Redaksi)

 

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ungkap Kasus Judol, Polres Batubara Tangkap Dua Admin Situs Kios Bola
Polres Langkat Sita 21 Kg Sabu, Jaringan Antarprovinsi Hendak Kirim Barang ke Jambi
LBH Parsaoran Kecewa Polres Langkat Mangkir dari Sidang Praperadilan di PN Stabat
Sekda Tebing Tinggi Minta OPD Terapkan Anggaran Responsif Gender
Saham Rp1,54 Miliar Tak Dibayar, Jabatan Komisaris Utama Dicopot, ZA Lapor Dirut Dan Dewan Pengawas BPRS RHA Ke Polisi
Tak Cocok Soal Bayaran, Perempuan Ini Diduga Panggil Suami untuk Rampas Motor Korban
LBH Medan Desak Kapolda Sumut Copot Kapolres Buntut Polisi Makan Bareng Tahanan Narkoba
Kejari Sergai Musnahkan Barang Bukti 85 Perkara, Sabu 217 Gram dan Ganja Hampir 6 Kg
Berita ini 1 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:07 WIB

Ungkap Kasus Judol, Polres Batubara Tangkap Dua Admin Situs Kios Bola

Kamis, 19 November 2026 - 08:36 WIB

Polres Langkat Sita 21 Kg Sabu, Jaringan Antarprovinsi Hendak Kirim Barang ke Jambi

Kamis, 19 November 2026 - 08:27 WIB

LBH Parsaoran Kecewa Polres Langkat Mangkir dari Sidang Praperadilan di PN Stabat

Kamis, 19 November 2026 - 08:23 WIB

Sekda Tebing Tinggi Minta OPD Terapkan Anggaran Responsif Gender

Rabu, 18 November 2026 - 21:55 WIB

Saham Rp1,54 Miliar Tak Dibayar, Jabatan Komisaris Utama Dicopot, ZA Lapor Dirut Dan Dewan Pengawas BPRS RHA Ke Polisi

Berita Terbaru

Lifestyle

Wamen Ossy Ajak Arsitek Kolaborasi Wujudkan Visi Kota 2045

Kamis, 19 Nov 2026 - 12:43 WIB