Massa Desak Kejari Stabat Usut Tuntas Dugaan Korupsi Smartboard Rp49,9 Miliar, Minta Periksa Ketua DPRD dan Mantan Pj Bupati Langkat

- Penulis

Senin, 3 Agustus 2026 - 17:16 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

STABAT , TOPINFORMASI.com

Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Sumatera Utara Bersuara (ADA SUARA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat, Senin (3/8/2026). Dalam aksinya, massa mendesak Kejari mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan smartboard atau papan tulis interaktif pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 senilai Rp49,9 miliar.

Koordinator aksi, Wandi Tanjung, meminta penyidik tidak hanya menindak pelaksana teknis proyek, tetapi juga menelusuri seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan berdasarkan fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami meminta Kejari memeriksa Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin-angin dan mantan Penjabat Bupati Langkat Faisal Hasrimy yang diduga ikut terlibat dalam perkara ini,” ujar Wandi dalam orasinya.

BACA JUGA  Rommy Desak Wali Kota Evaluasi Lurah, Kepling dan Pendamping PKH Polonia

Menurut Wandi, penanganan perkara dinilai berjalan lambat meski sejumlah fakta telah terungkap di persidangan. Massa juga menyinggung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Sumatera Utara serta keterangan-keterangan yang disebut muncul di persidangan sebagai bahan yang perlu didalami aparat penegak hukum.

Pengunjuk rasa menduga terdapat keterlibatan sejumlah pihak dalam penyusunan spesifikasi teknis pengadaan yang dinilai mengarah kepada penyedia tertentu. Selain itu, mereka menyoroti proyek tersebut yang disebut tidak masuk dalam prioritas awal, namun kemudian disetujui melalui skema Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Perubahan Tahun 2024.

Massa juga menyampaikan dugaan adanya selisih harga dibandingkan harga pasar serta dugaan aliran dana kepada pihak-pihak tertentu. Namun demikian, dugaan tersebut masih merupakan bagian dari proses hukum dan belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BACA JUGA  Polda Sumut Edukasi Sopir Truk di Medan, Keselamatan Jangan Kalah dari Kecepatan

Dalam orasinya, massa turut menyinggung keterangan seorang saksi berinisial “B” yang disebut disampaikan di persidangan mengenai dugaan aliran dana kepada mantan Penjabat Bupati Langkat. Atas dasar itu, mereka meminta Kejari mendalami seluruh keterangan yang terungkap selama proses persidangan.

“Apabila nantinya ditemukan alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum, kami meminta pihak yang terlibat segera ditetapkan sebagai tersangka,” tegas Wandi.

Aksi berlangsung tertib dan berakhir setelah perwakilan massa diterima oleh pihak Kejari Stabat untuk menyampaikan aspirasi. Perwakilan Kejari menyatakan seluruh tuntutan akan diterima dan diteruskan kepada pimpinan untuk menjadi perhatian dalam penanganan perkara.

 

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sekda Tebing Tinggi Minta OPD Terapkan Anggaran Responsif Gender
Kehilangan Sertipikat Tanah? ATR/BPN Wajibkan Pemohon Jalani Pengambilan Sumpah
Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM
Warga Jakarta Timur Kini Bisa Urus Layanan Pertanahan di Mal, Tak Perlu Langsung ke Kantor BPN
Kejari Sergai Musnahkan Barang Bukti 85 Perkara, Sabu 217 Gram dan Ganja Hampir 6 Kg
Bupati Darma Wijaya Sentil Pengelola Perpustakaan Sekolah: Jangan Ketinggalan Zaman!
Ops Zebra Toba-2026, Satlantas Sergai Edukasi Pelajar dan Pengendara
Kapolda Sumut Hadiri Syukuran HUT ke-81 Brimob, Perkuat Sinergi TNI-Polri dan Masyarakat
Berita ini 10 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 08:23 WIB

Sekda Tebing Tinggi Minta OPD Terapkan Anggaran Responsif Gender

Rabu, 18 November 2026 - 21:12 WIB

Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM

Rabu, 18 November 2026 - 21:10 WIB

Warga Jakarta Timur Kini Bisa Urus Layanan Pertanahan di Mal, Tak Perlu Langsung ke Kantor BPN

Rabu, 18 November 2026 - 19:32 WIB

Kejari Sergai Musnahkan Barang Bukti 85 Perkara, Sabu 217 Gram dan Ganja Hampir 6 Kg

Rabu, 18 November 2026 - 19:29 WIB

Bupati Darma Wijaya Sentil Pengelola Perpustakaan Sekolah: Jangan Ketinggalan Zaman!

Berita Terbaru