Menteri Nusron Tutup Ruang Gerak Mafia Tanah Lewat Transformasi Layanan Pertanahan

- Penulis

Jumat, 14 Agustus 2026 - 10:22 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

JAKARTA ,– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan transformasi pelayanan pertanahan untuk mempersempit celah yang berpotensi dimanfaatkan mafia tanah.

Transformasi dilakukan melalui percepatan layanan, integrasi data pertanahan dengan pemerintah daerah, serta penguatan transparansi dan integritas sumber daya manusia (SDM).

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, sistem pelayanan yang cepat, transparan, dan didukung data yang terintegrasi justru menjadi salah satu cara efektif untuk menutup ruang gerak mafia tanah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami betul ingin transformasi pelayanan, memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Kalau datanya proper, datanya bagus, kemudian integrasi datanya, IT-nya lengkap, saya kira percepatan pelayanan ini justru malah menutup ruang geraknya mafia,” ujar Nusron saat ditemui awak media di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (10/8/2026).

BACA JUGA  Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, ATR/BPN Catat Kontribusi Nilai Ekonomi Rp1.834,8 Triliun

Menurutnya, mafia tanah dapat memanfaatkan celah atau ketidaksesuaian dalam sistem pelayanan. Karena itu, pembenahan sistem menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.

Salah satu potensi celah yang menjadi perhatian adalah perbedaan data antara pemerintah daerah dan data pertanahan, termasuk Nomor Objek Pajak (NOP) dan Nomor Induk Bidang (NIB).

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyepakati integrasi NIB dan NOP sebagai bagian dari Surat Edaran Bersama (SEB) ATR/BPN dan Kemendagri.

Kebijakan tersebut sekaligus mendorong kerja sama pemerintah daerah dengan jajaran ATR/BPN di tingkat kabupaten/kota.

Selain integrasi data, Kementerian ATR/BPN juga memperkuat kepastian waktu pelayanan. Langkah ini dinilai penting agar proses administrasi pertanahan yang terlalu lama tidak dimanfaatkan oknum untuk menawarkan jasa pengurusan kepada masyarakat.

BACA JUGA  Paman Bobby Nasution Dilantik Jadi Sekretaris Dinas PMD Dukcapil Sumut

Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah layanan Peralihan Hak 10 Hari. Layanan tersebut mulai diterapkan secara bertahap pada 17 Agustus 2026 di 17 kabupaten/kota.

Nusron menegaskan, pemberantasan mafia tanah tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum terhadap pelaku. Menurutnya, pembenahan sistem pelayanan dan peningkatan integritas aparatur harus dilakukan secara bersamaan.

“Melawan mafia yang paling efektif itu tidak sekadar menangkap, tapi yang paling penting adalah memperbaiki sistem sama meningkatkan integritas SDM,” tegasnya.

Ia menilai, semakin transparan pelayanan dan semakin terintegrasi data pertanahan, maka semakin kecil pula peluang bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kelemahan sistem untuk menjalankan praktik mafia tanah.

Dalam kesempatan tersebut, Nusron didampingi Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, Direktur Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Achmad, serta Kepala Biro Hukum Ahmad Suhaimi.

BACA JUGA  ATR/BPN Siapkan Empat Instrumen Pertanahan untuk Dukung Ketahanan Energi Nasional

 

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KSJ Kembali Santuni Anak Yatim, Salurkan Sembako dan Nasi Bungkus ke Pesantren Tahfidz As-Sairun
Isu Munaslub Muncul, Rahmaddian Shah Tegaskan Golkar Medan Tetap Solid Bersama Bahlil
Ketua PGRI Sri Gunawan Tarigan Paparkan Rangkaian HGN dan HUT ke-81, Wali Kota Tanjungbalai Siap Dukung Penuh
Kapolsek Patumbak Duduk Bersama Jemaah Masjid Amaliyah, Ajak Warga Perangi Narkoba dan Jaga Kamtibmas
KSJ Ingatkan Pentingnya Swasembada Pangan, Motivasi Petani Palawija di Hamparan Perak
Sambut Milad ke-3, Pujaketarub Gelar Safari Sedekah Jumat di Bantaran Rel Medan
Pemko Tanjungbalai Tata Kawasan Heritage Jalan Asahan, Wakil Wali Kota Temui Pengusaha Ikan
Apel Ops Patuh Toba 2026 Polres Tanjungbalai, Karendalops Tekankan Keselamatan dan Pelayanan Humanis
Berita ini 0 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 17:21 WIB

KSJ Kembali Santuni Anak Yatim, Salurkan Sembako dan Nasi Bungkus ke Pesantren Tahfidz As-Sairun

Selasa, 10 November 2026 - 10:38 WIB

Isu Munaslub Muncul, Rahmaddian Shah Tegaskan Golkar Medan Tetap Solid Bersama Bahlil

Selasa, 10 November 2026 - 08:05 WIB

Ketua PGRI Sri Gunawan Tarigan Paparkan Rangkaian HGN dan HUT ke-81, Wali Kota Tanjungbalai Siap Dukung Penuh

Jumat, 6 November 2026 - 21:51 WIB

Kapolsek Patumbak Duduk Bersama Jemaah Masjid Amaliyah, Ajak Warga Perangi Narkoba dan Jaga Kamtibmas

Jumat, 6 November 2026 - 21:42 WIB

KSJ Ingatkan Pentingnya Swasembada Pangan, Motivasi Petani Palawija di Hamparan Perak

Berita Terbaru