MEDAN – Masyarakat Peduli Keuangan Negara (MPKN) berencana menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dan Balai Kota Medan, Rabu (25/11/2026).
Aksi yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB tersebut diperkirakan diikuti sekitar 50 orang. Massa akan berkumpul di depan Kampus Unimed dengan membawa pengeras suara, pernyataan sikap, serta poster tuntutan.
Dalam surat pemberitahuan aksi yang ditujukan kepada Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi (SDABMK) Kota Medan, MPKN menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi sorotan, khususnya terkait transparansi dan pelaksanaan proyek infrastruktur.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu yang disoroti adalah pekerjaan paving block di kawasan Jalan Karya Sari, Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor.
MPKN meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Kejari Medan melakukan pemantauan dini atau pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut. Mereka menduga proyek itu kurang transparan dan tidak dilengkapi papan informasi anggaran.
MPKN juga meminta aparat penegak hukum menelusuri pengadaan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), termasuk memastikan apakah anggaran pengadaan tersebut tersedia dan direalisasikan.
Selain persoalan transparansi, MPKN mengaku menerima keluhan warga terkait ketinggian paving block yang disebut mulai melebihi teras rumah. Kondisi tersebut dikhawatirkan berpotensi mengganggu aliran air dan memicu genangan atau banjir.
Sorotan berikutnya tertuju pada proyek peningkatan sistem drainase perkotaan di Jalan Pabrik Tenun dengan nilai anggaran Rp5 miliar serta rehabilitasi jalan senilai Rp3,8 miliar.
Menurut MPKN, pelaksanaan pembangunan drainase tersebut perlu diperiksa, terutama terkait pekerjaan cor beton yang disebut telah dilakukan sebelum pemasangan saluran u-ditch.
MPKN menduga pekerjaan cor beton tersebut berpotensi menjadi pemborosan anggaran apabila harus dibongkar kembali untuk pemasangan u-ditch.
Atas sejumlah persoalan itu, MPKN meminta Kejari Medan melakukan pemeriksaan awal terhadap kegiatan tersebut. Mereka juga mendesak Wali Kota Medan mengevaluasi kinerja Kepala Dinas SDABMK, Kepala Bidang Drainase, serta Kepala Bidang Jalan.
“Kami akan terus menyuarakan ini dan tentunya tetap dengan mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah hingga ini tuntas setuntasnya,” ujar Koordinator MPKN, Alex Harahap, dalam surat pemberitahuan aksi.
MPKN menyebut rencana aksi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta sejumlah ketentuan terkait pencegahan korupsi dan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN.
Hingga berita ini ditulis, pihak Dinas SDABMK Kota Medan belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai dugaan dan tuntutan yang disampaikan MPKN.
Ruang klarifikasi tetap terbuka bagi pihak terkait guna memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan proyek-proyek tersebut.
















Komentar