JAKARTA, TOPINFORMASI.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat transformasi layanan pertanahan. Untuk memastikan perubahan tersebut berjalan hingga ke seluruh lini organisasi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Dermawan, mengajak seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Jenderal menyatukan visi dan langkah.
Pesan itu disampaikan Dalu Agung Dermawan saat memimpin Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, transformasi layanan yang tengah dijalankan tidak akan berhasil apabila setiap unit kerja berjalan dengan pemahaman dan arah yang berbeda. Seluruh jajaran diminta memiliki satu tujuan dalam mewujudkan perubahan yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya minta kita semua satu pemahaman, satu pemikiran yang sama, tapi juga harus memikirkan semuanya. Kita punya rancangan dan rancangan itu harus kita wujudkan bersama-sama agar transformasi ini benar-benar terasa,” tegas Dalu Agung Dermawan di hadapan jajaran yang mengikuti rapat secara luring maupun daring.
Saat ini, Kementerian ATR/BPN tengah melakukan pembenahan dan transformasi terhadap sejumlah layanan pertanahan. Langkah tersebut diarahkan untuk memberikan kemudahan, mempercepat proses pelayanan, serta menghadirkan kepastian yang lebih baik bagi masyarakat.
Transformasi tersebut diwujudkan melalui tiga program yang diluncurkan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, yakni Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, dan Organisasi Berbasis Wilayah.
Dalu Agung Dermawan menegaskan, perubahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab satu unit kerja. Transformasi layanan, kata dia, menyentuh seluruh sendi organisasi sehingga setiap bagian di lingkungan Sekretariat Jenderal harus mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
“Rekan-rekan sekalian, kita harus mendukung dan memastikan seluruh program Kementerian ATR/BPN berjalan dengan baik. Kita harus hadir sebagai garda depan yang memastikan kebijakan sampai ke lapangan dengan benar,” imbaunya.
Ia meyakini keberhasilan transformasi layanan akan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementerian ATR/BPN. Pelayanan yang semakin mudah, cepat, pasti, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat diharapkan dapat memperbaiki persepsi publik terhadap layanan pertanahan.
Pembenahan internal, menurutnya, harus berjalan seiring dengan perubahan pelayanan di lapangan. Dengan demikian, transformasi yang dirancang pemerintah tidak berhenti pada kebijakan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kinerja tersebut menjadi salah satu langkah Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan target dan rencana kerja.
Evaluasi juga dilakukan dalam rangka mendukung keberhasilan transformasi layanan, khususnya pada program Peralihan Hak Terintegrasi, Pengukuran Terjadwal, dan Organisasi Berbasis Wilayah.
Rapat tersebut dihadiri Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin) serta seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN.
Transformasi layanan pertanahan kini menjadi salah satu agenda penting Kementerian ATR/BPN. Keseragaman visi dan kerja bersama seluruh jajaran diharapkan menjadi fondasi untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin profesional, terpercaya, maju, modern, dan menuju pelayanan kelas dunia.
(GE/RZ/Redaksi)
Komentar