Sekjen ATR/BPN Paparkan Capaian Tujuh Layanan Prioritas dalam RDP Bersama Komisi II DPR RI

- Penulis

Rabu, 1 Juli 2026 - 22:28 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Jakarta ,TOPINFORMASI.COM

Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, melaporkan perkembangan pelaksanaan tujuh layanan prioritas Kementerian ATR/BPN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Dalam paparannya, Dalu Agung Darmawan menyampaikan bahwa pembahasan tersebut bertujuan mengulas sekaligus menyederhanakan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan tujuh layanan prioritas agar pelayanan pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat semakin cepat, mudah, dan efisien.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tahun 2025, total volume ketujuh layanan ini mencapai 6.481.784 berkas atau sekitar 78 persen dari seluruh jumlah layanan,” ujar Dalu Agung Darmawan.

Tujuh layanan prioritas yang menjadi fokus Kementerian ATR/BPN meliputi pengecekan sertipikat dengan standar operasional prosedur (SOP) satu hari kerja, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) satu hari kerja, layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) tujuh hari kerja, roya lima hari kerja, peralihan hak lima hari kerja, pendaftaran surat keputusan (SK) sepuluh hari kerja, serta perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor dengan SOP lima hari kerja.

BACA JUGA  Tim Jurnalis KSJ Salurkan Sedekah Jumat untuk Janda dan Lansia Duafa di Bagan Deli

Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, Sekjen ATR/BPN juga menjelaskan bahwa transformasi layanan berbasis elektronik telah memberikan hasil nyata pada tiga kelompok layanan utama, yakni Hak Tanggungan Elektronik, informasi pertanahan, dan layanan peralihan elektronik.

Menurutnya, digitalisasi layanan HT-El berhasil memangkas birokrasi melalui penyederhanaan proses bisnis, mengurangi tahapan pelayanan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Sementara itu, pada layanan informasi pertanahan, hingga saat ini tercatat permohonan pengecekan sertipikat elektronik mencapai 17.821.694 layanan, SKPT elektronik sebanyak 936.067 layanan, serta Zona Nilai Tanah (ZNT) elektronik sebanyak 1.516.709 layanan.

Untuk layanan peralihan elektronik, pelaporan akta dilakukan melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN paling lambat tujuh hari setelah akta dibuat. Sistem ini dinilai mampu mencegah terjadinya transaksi berulang yang berpotensi merugikan masyarakat.

BACA JUGA  Sekjen ATR/BPN Tegaskan Pelayanan Pertanahan Harus Tetap Optimal

Dalu Agung Darmawan juga mengungkapkan bahwa implementasi HT-El terus menunjukkan tren positif dan memberikan kontribusi besar terhadap ekosistem pembiayaan nasional.

“Hingga Juni 2026 telah diterbitkan sebanyak 5.727.063 Hak Tanggungan Elektronik dengan total nilai mencapai Rp5.792 triliun, yang didukung oleh 4.540 mitra kreditur,” jelasnya.

Ia menambahkan, nilai HT-El terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2025 nilai layanan tersebut mencapai Rp1.008,81 triliun, sedangkan hingga Juni 2026 realisasinya telah mencapai Rp409,78 triliun.

“Capaian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi Hak Tanggungan bukan hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga menjaga kesinambungan ekosistem kredit, kepastian jaminan, serta meningkatkan kepercayaan perbankan dan masyarakat terhadap produk pertanahan elektronik,” katanya.

BACA JUGA  Kapolres Tanjungbalai Hadiri Pelantikan Ketua PN Tanjungbalai, Dorong Sinergi Penegakan Hukum

RDP yang dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN itu dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra. Setelah mendengarkan paparan tersebut, Bahtra berharap tujuh layanan prioritas Kementerian ATR/BPN dapat menjadi tonggak transformasi pelayanan pertanahan yang lebih terintegrasi, cepat, murah, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, transformasi layanan tersebut sangat penting untuk menjamin kepastian hukum atas hak tanah, mencegah sengketa pertanahan, menjaga stabilitas sosial, sekaligus mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sekum JATMAN Pimpin Musda Sumut, TGB Ahmad Sabban Terpilih sebagai Mudir Periode 2026–2031
PP Polonia Gelar Fogging Massal, Antisipasi DBD di Tengah Musim Pancaroba
Maulid Nabi 1448 H di Masjid Al-Rohimin, Warga Perumahan BALI Diingatkan Perkuat Akhlak
Jumat Berkah, Humas Polda Sumut Bagi Nasi Bungkus untuk Sopir, Becak dan Ojol
Forwaka Tebing Tinggi Dikukuhkan, Hendra: Pers Wajib Akurat dan Terpercaya
Koops TNI Habema dan Bupati Intan Jaya Hadir di Ugimba, Harapan Warga Kembali Tumbuh
Komisi II DPR Setujui Pagu Anggaran ATR/BPN 2027 Rp10,758 Triliun
Akses Darat Terhambat, Pangkoops TNI Habema Perintahkan Evakuasi Udara Ibu Sinta dari Mbua
Berita ini 0 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Senin, 19 Oktober 2026 - 17:13 WIB

Sekum JATMAN Pimpin Musda Sumut, TGB Ahmad Sabban Terpilih sebagai Mudir Periode 2026–2031

Minggu, 20 September 2026 - 18:38 WIB

PP Polonia Gelar Fogging Massal, Antisipasi DBD di Tengah Musim Pancaroba

Minggu, 20 September 2026 - 10:19 WIB

Maulid Nabi 1448 H di Masjid Al-Rohimin, Warga Perumahan BALI Diingatkan Perkuat Akhlak

Sabtu, 19 September 2026 - 17:12 WIB

Jumat Berkah, Humas Polda Sumut Bagi Nasi Bungkus untuk Sopir, Becak dan Ojol

Sabtu, 19 September 2026 - 12:41 WIB

Forwaka Tebing Tinggi Dikukuhkan, Hendra: Pers Wajib Akurat dan Terpercaya

Berita Terbaru

Lifestyle

Polrestabes Medan Berduka, Iptu Pintauli Sinaga Meninggal Dunia

Minggu, 15 Nov 2026 - 19:26 WIB