Yayasan Bisa Miliki SHM, Menteri Nusron Imbau Organisasi Keagamaan Tertibkan Aset Pesantren

Yayasan Bisa Miliki SHM, Menteri Nusron Imbau Organisasi Keagamaan Tertibkan Aset Pesantren

- Penulis

Sabtu, 21 Februari 2026 - 10:02 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Serang ,topinformasi.com/ – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau organisasi keagamaan untuk memanfaatkan skema penetapan yayasan sebagai subjek hukum dalam sertipikat hak milik (SHM). Langkah tersebut dinilai penting untuk menertibkan aset pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan.

Imbauan ini disampaikan langsung dalam pertemuan bersama organisasi keagamaan di Sekretariat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten pada Jumat (20/02/2026).

“Yayasan Islam yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial dengan adanya peraturan yang berlaku diperbolehkan mempunyai hak milik. Jadi sekarang boleh punya SHM. Tidak perlu lagi pakai Hak Guna Bangunan (HGB) atau dititipkan asetnya atas nama pengurus, tapi langsung atas nama yayasan sebagai lembaga,” ujar Nusron Wahid.

Menurutnya, selama ini masih banyak yayasan yang menitipnamakan kepemilikan tanah kepada individu tertentu untuk proses sertipikasi. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan di kemudian hari.

Melalui aturan yang berlaku saat ini, tanah pesantren dan sekolah keagamaan dapat dicatat langsung atas nama yayasan. Dengan demikian, penataan aset menjadi lebih tertib, transparan, serta berkelanjutan sesuai ketentuan hukum pertanahan. Keberlangsungan lembaga pendidikan pun diyakini dapat lebih terjamin.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyiapkan mekanisme penetapan yayasan keagamaan sebagai subjek hukum pemegang hak milik.

Penetapan subjek hukum tersebut dilakukan melalui pengajuan permohonan kepada Menteri ATR/Kepala BPN, yang harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Dengan mekanisme ini, proses pencatatan hak atas tanah dapat dilakukan secara sah dan terintegrasi.

BACA JUGA  Menteri Nusron Ajak Mahasiswa Perkuat Nasionalisme untuk Wujudkan Bangsa yang Kuat

“Karena itu, kami kasih jalan keluar seperti ini. Ada jalan keluar, tetapi saya melihat yang memanfaatkan masih belum banyak,” tutur Nusron.

Menteri ATR/Kepala BPN berharap organisasi keagamaan segera memanfaatkan mekanisme tersebut untuk menata aset pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan agar tertib secara administrasi, memiliki kepastian hukum, serta terjaga keberlanjutannya untuk kepentingan pendidikan dan sosial umat.

Pertemuan ini turut dihadiri Gubernur Banten, Andra Soni; Ketua MUI Banten, Bazari Syam; serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Amrullah. Menteri Nusron hadir didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis beserta jajaran.

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ungkap Kasus Judol, Polres Batubara Tangkap Dua Admin Situs Kios Bola
Polres Langkat Sita 21 Kg Sabu, Jaringan Antarprovinsi Hendak Kirim Barang ke Jambi
LBH Parsaoran Kecewa Polres Langkat Mangkir dari Sidang Praperadilan di PN Stabat
Sekda Tebing Tinggi Minta OPD Terapkan Anggaran Responsif Gender
Saham Rp1,54 Miliar Tak Dibayar, Jabatan Komisaris Utama Dicopot, ZA Lapor Dirut Dan Dewan Pengawas BPRS RHA Ke Polisi
Tak Cocok Soal Bayaran, Perempuan Ini Diduga Panggil Suami untuk Rampas Motor Korban
LBH Medan Desak Kapolda Sumut Copot Kapolres Buntut Polisi Makan Bareng Tahanan Narkoba
Kejari Sergai Musnahkan Barang Bukti 85 Perkara, Sabu 217 Gram dan Ganja Hampir 6 Kg
Berita ini 0 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:07 WIB

Ungkap Kasus Judol, Polres Batubara Tangkap Dua Admin Situs Kios Bola

Kamis, 19 November 2026 - 08:36 WIB

Polres Langkat Sita 21 Kg Sabu, Jaringan Antarprovinsi Hendak Kirim Barang ke Jambi

Kamis, 19 November 2026 - 08:27 WIB

LBH Parsaoran Kecewa Polres Langkat Mangkir dari Sidang Praperadilan di PN Stabat

Kamis, 19 November 2026 - 08:23 WIB

Sekda Tebing Tinggi Minta OPD Terapkan Anggaran Responsif Gender

Rabu, 18 November 2026 - 21:55 WIB

Saham Rp1,54 Miliar Tak Dibayar, Jabatan Komisaris Utama Dicopot, ZA Lapor Dirut Dan Dewan Pengawas BPRS RHA Ke Polisi

Berita Terbaru

Lifestyle

Wamen Ossy Ajak Arsitek Kolaborasi Wujudkan Visi Kota 2045

Kamis, 19 Nov 2026 - 12:43 WIB