Jakarta,TOPINFORMASI.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menggelar diskusi bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia guna membahas penyusunan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantah. Pembahasan ini difokuskan pada penerapan pendekatan berbasis wilayah guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik pertanahan di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa transformasi organisasi perlu dirancang dengan mempertimbangkan kompleksitas dan karakteristik wilayah yang berbeda-beda di Indonesia.
“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih menjaga upaya pelayanan publik yang maksimal,” ujar Wamen Ossy dalam rapat daring yang berlangsung pada Senin (11/05/2026).
Saat ini, struktur organisasi di Kantah masih menggunakan pendekatan tematik berdasarkan fungsi dan layanan teknis, seperti Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, serta Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
Dalam tahap awal perumusan transformasi OTK tersebut, Wamen Ossy meminta seluruh jajaran melakukan kajian yang matang dan mendalam agar struktur baru nantinya mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat secara lebih cepat, tepat, dan responsif. Menurutnya, Kantah di masa mendatang diharapkan lebih adaptif terhadap dinamika wilayah tanpa mengabaikan aspek teknis pelayanan.
Ia menjelaskan, persoalan pertanahan di lapangan umumnya muncul dalam konteks kewilayahan tertentu, terutama di kawasan yang berkembang pesat akibat investasi dan pembangunan. Kondisi tersebut sering memunculkan kebutuhan sertipikasi, penataan ruang, hingga potensi sengketa pertanahan.
“Persoalan di lapangan justru muncul dalam konteks wilayah tertentu, misal ada satu kawasan yang berkembang cepat karena ada investasi di sana, muncul kebutuhan akan sertipikasi, penataan ruang, potensi sengketa dan sebagainya. Saat ini, OTK kita menitikberatkan pada penguasaan fungsi/teknis, maka pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” jelasnya.
Dalam paparannya kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi, Kepala Kantah Kabupaten/Kota, dan seluruh peserta rapat daring, Wamen Ossy menyebut sejumlah manfaat dari penerapan OTK berbasis wilayah. Di antaranya memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, serta mendukung integrasi layanan berbasis data digital dan spasial.
“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Ini tidak lagi kemudian dianggap sebagai penanganan secara sektoral, tapi harus menyeluruh, tidak lagi ini hanya urusan pengukuran, urusan pendaftaran, semua harus bisa memahami sehingga penguasaan wilayah menjadi penting,” tutur Wamen Ossy.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi hingga ke tingkat daerah, baik di Kanwil maupun Kantah. Ia menilai spesialisasi kerja, koordinasi antarfungsi, serta rantai komando yang terstruktur menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi pelayanan di lingkungan ATR/BPN.
“Struktur organisasi kita ini menentukan jalannya proses pelayanan publik kita kepada masyarakat. Harapan kita ingin memberi pelayanan yang terbaik, kualitas terjamin sekaligus pengembangan SDM kita untuk memenuhi ini,” pungkas Sekjen ATR/BPN.
