Sertipikasi Tanah DKI Jakarta Tembus 98,6 Persen, Wamen Ossy Sebut Jadi Contoh Nasional

- Penulis

Kamis, 25 Juni 2026 - 13:09 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

JAKARTA,TOPINFORMASI.COM

Capaian sertipikasi tanah di Provinsi DKI Jakarta telah mencapai 98,6 persen dan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menilai keberhasilan tersebut dapat dijadikan contoh bagi daerah lain dalam menata administrasi pertanahan.

Hal itu disampaikan Wamen Ossy saat menghadiri acara penyerahan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sebanyak 98,6 persen bidang tanah di DKI Jakarta telah terdaftar. Capaian ini merupakan keberhasilan Bapak Gubernur dan jajaran dalam menata tata kelola administrasi pertanahan di Provinsi DKI Jakarta yang dapat menjadi contoh yang sangat baik bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia,” ujarnya.

BACA JUGA  Informasi Warga dan Komitmen Satresnarkoba Polrestabes Medan, Jukir Nyambi Jual Sabu Digiring dari Rel ke Sel

Meski demikian, Wamen Ossy menegaskan bahwa capaian tersebut belum menjadi titik akhir. Kementerian ATR/BPN bersama Pemprov DKI Jakarta akan terus memperkuat sinergi untuk memastikan seluruh bidang tanah di ibu kota dapat terdaftar dan memiliki sertipikat.

“Harapannya bukan hanya berhenti di sini, tetapi terus dimaksimalkan hingga 100 persen bidang tanah dapat terdaftar dan bersertipikat,” katanya.

Salah satu bentuk penguatan kerja sama yang dilakukan adalah melalui integrasi data pertanahan, kependudukan, dan perpajakan. Sinkronisasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB), Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta Nomor Objek Pajak (NOP) dinilai menjadi langkah strategis dalam membangun sistem administrasi pemerintahan yang lebih terintegrasi, akurat, dan akuntabel.

“Kami terus mengembangkan integrasi data pertanahan dengan data kependudukan dan perpajakan. Ini penting untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ungkap Wamen Ossy.

BACA JUGA  Warga Tanjungbalai Desak Gembong Narkoba Rahmadi Dipindahkan ke Nusakambangan, Sadikun: Jika Tak Mampu, Kalapas Dicopot

Dalam kesempatan tersebut, Ossy Dermawan yang hadir mewakili Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyerahkan sebanyak 499 Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemprov DKI Jakarta dengan total luas sekitar 85 hektare. Sertipikat tersebut diterima langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo.

Kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto, Kepala Satuan Tugas pada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Dwi Aprilia Linda, serta jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, hadir pula Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN Achmad, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Erry Juliani Pasoreh beserta jajaran, serta para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi DKI Jakarta.

BACA JUGA  Membangun Kehidupan, Bukan Sekadar Kawasan: CitraLand Tanjung Morawa Wujudkan Kepedulian Lewat Program Bedah Rumah

Dengan capaian hampir menyentuh 100 persen bidang tanah terdaftar, DKI Jakarta diharapkan dapat menjadi model pengelolaan administrasi pertanahan modern yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan daerah.

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ungkap Kasus Judol, Polres Batubara Tangkap Dua Admin Situs Kios Bola
Wamen Ossy Ajak Arsitek Kolaborasi Wujudkan Visi Kota 2045
Nusron Wahid Dorong Rakor Pemberantasan Mafia Tanah hingga Tingkat Desa, 554 Ribu Hektare Lahan Beralih Fungsi
ATR/BPN Tertibkan Perusahaan Pemicu Karhutla Seluas 42.214 Hektare, Sejumlah HGU Dicabut
Wamen ATR/BPN: Pemberantasan Mafia Tanah Harus Dibayar dengan Pembenahan Sistem
129 Juta Bidang Tanah Terdaftar, 132 Daerah Bebaskan dan Kurangi BPHTB
60 Peserta Magang Hub Batch 3 ATR/BPN Lolos dari 906 Pendaftar, Diminta Berani Berinovasi
Polres Langkat Sita 21 Kg Sabu, Jaringan Antarprovinsi Hendak Kirim Barang ke Jambi
Berita ini 5 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:07 WIB

Ungkap Kasus Judol, Polres Batubara Tangkap Dua Admin Situs Kios Bola

Kamis, 19 November 2026 - 12:43 WIB

Wamen Ossy Ajak Arsitek Kolaborasi Wujudkan Visi Kota 2045

Kamis, 19 November 2026 - 12:40 WIB

Nusron Wahid Dorong Rakor Pemberantasan Mafia Tanah hingga Tingkat Desa, 554 Ribu Hektare Lahan Beralih Fungsi

Kamis, 19 November 2026 - 12:37 WIB

ATR/BPN Tertibkan Perusahaan Pemicu Karhutla Seluas 42.214 Hektare, Sejumlah HGU Dicabut

Kamis, 19 November 2026 - 12:33 WIB

Wamen ATR/BPN: Pemberantasan Mafia Tanah Harus Dibayar dengan Pembenahan Sistem

Berita Terbaru

Lifestyle

Wamen Ossy Ajak Arsitek Kolaborasi Wujudkan Visi Kota 2045

Kamis, 19 Nov 2026 - 12:43 WIB