JAKARTA , TOPINFORMASI.com
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025–2029 guna memastikan pelaksanaan program dan kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui kegiatan Coaching Clinic Penajaman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Daerah yang dibuka secara daring oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, pada Selasa (28/7/2026).
Dalam arahannya, Dalu Agung Darmawan menekankan pentingnya kesamaan pemahaman seluruh satuan kerja, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, terkait penyusunan indikator kinerja.
“Melalui Coaching Clinic ini, kita ingin memastikan seluruh satuan kerja memiliki pemahaman yang sama, dari pusat hingga daerah. Setiap indikator kinerja harus memiliki definisi operasional yang jelas, target yang realistis, sumber data yang valid, serta bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menurutnya, indikator kinerja tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan administrasi semata. Setiap indikator harus mampu mencerminkan hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan pentingnya penerapan prinsip satu indikator, satu definisi, satu sumber data, dan satu alur kendali secara konsisten di seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.
Selain itu, Dalu Agung menjelaskan bahwa seluruh dokumen perencanaan, mulai dari RPJMN, Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), hingga Laporan Kinerja, harus saling terintegrasi dalam satu sistem pengelolaan kinerja sehingga setiap capaian unit kerja memiliki kontribusi yang jelas terhadap sasaran strategis kementerian.
Coaching Clinic tersebut dilaksanakan dalam tujuh sesi dengan menghadirkan narasumber dari Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN. Materi yang disampaikan meliputi penguatan sasaran strategis, IKU, IKK, hingga penyelarasan cascading indikator dari tingkat pusat sampai Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, selaku Ketua Penyelenggara berharap kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi yang produktif bagi seluruh peserta.
“Semoga kegiatan ini menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di daerah sekaligus menghimpun saran dan masukan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kinerja,” katanya.
Kegiatan ini diikuti sebanyak 995 peserta yang terdiri atas Pejabat Administrator bidang perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.
Turut hadir sebagai keynote speaker Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng.(Red)
