MEDAN – Pembangunan perumahan mewah di kawasan Jalan Kemenangan/Jalan Tangkul dan Jalan Dahlia, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, menjadi sorotan masyarakat sekitar.
Warga menduga terdapat ketidaksesuaian antara jumlah unit bangunan yang tercantum dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan jumlah bangunan yang telah berdiri di lokasi proyek.
Sorotan itu mencuat setelah warga melihat plang PBG yang terpasang di lokasi pembangunan. Dalam plang izin yang disebut diterbitkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan tersebut, tercantum pembangunan sebanyak 14 unit.
Namun, berdasarkan pengamatan warga di lapangan, jumlah bangunan mewah yang telah berdiri disebut mencapai sekitar 28 unit.
Salah seorang warga Jalan Kemenangan/Jalan Tangkul bermarga Lubis meminta Pemko Medan segera melakukan pengecekan langsung terhadap dugaan tersebut.
Menurutnya, apabila benar terdapat perbedaan antara jumlah unit yang tertera dalam PBG dengan bangunan yang direalisasikan di lapangan, persoalan itu perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Apabila jumlah bangunan yang berdiri tidak sesuai dengan yang ada di plang PBG, jika hal itu benar adanya maka tentu perlu ditelusuri. Sebab, hal tersebut berpotensi berdampak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perizinan PBG,” ujar Lubis kepada wartawan, Kamis (24/8/2026).
Ia juga menilai pengawasan terhadap pembangunan di kawasan tersebut perlu dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat lingkungan hingga pemerintah kecamatan.
“Pengawasan di lapangan harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai pembangunan berjalan, tetapi ada persoalan administrasi maupun dampak lingkungan yang tidak terpantau,” katanya.
Selain persoalan dugaan ketidaksesuaian jumlah bangunan, warga juga mengkhawatirkan dampak pembangunan terhadap lingkungan sekitar.
Lubis mengatakan warga merasa was-was terhadap potensi banjir, terutama apabila elevasi bangunan perumahan lebih tinggi dibandingkan jalan dan rumah warga di sekitarnya.
“Saat hujan deras, kami khawatir air tidak tertampung dan akhirnya meluap ke permukiman warga. Apalagi kalau drainase tidak memadai, tentu dampaknya bisa dirasakan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Benny, warga Jalan Dahlia, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung.
Menurut Benny, masyarakat pada prinsipnya tidak menolak pembangunan perumahan mewah tersebut. Namun, ia berharap pembangunan infrastruktur pendukung, khususnya drainase, menjadi perhatian utama sebelum seluruh proyek diselesaikan.
“Kami tidak menolak pembangunan. Tetapi setidaknya drainase untuk pembuangan air dibangun dan dipastikan berfungsi dengan baik. Itu yang penting untuk mengantisipasi dampak lingkungan akibat pembangunan perumahan ini,” kata Benny.
Warga pun berharap Pemko Medan segera turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen PBG dan kondisi bangunan yang telah berdiri.
Mereka juga meminta pemerintah mengoptimalkan fungsi pengawasan dan, apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan resmi, melakukan penegakan aturan sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat berharap Pemko Medan melalui instansi terkait, termasuk Satpol PP Kota Medan sesuai kewenangannya, dapat memastikan seluruh pembangunan mematuhi ketentuan perizinan dan tata ruang.
Selain untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan, pengawasan tersebut dinilai penting guna melindungi lingkungan permukiman warga serta memastikan potensi penerimaan PAD dari sektor perizinan bangunan dapat dioptimalkan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pengembang maupun instansi terkait mengenai dugaan perbedaan jumlah unit bangunan antara yang tercantum dalam PBG dan kondisi pembangunan di lapangan.
Pemko Medan diharapkan dapat memberikan penjelasan setelah melakukan pemeriksaan terhadap proyek pembangunan perumahan tersebut.
