Cegah Penyalahgunaan dan Penyimpangan Aliran Kepercayaan, Kejati Sumut Gelar Rakor Pakem Bersama Instansi Terkait

- Penulis

Rabu, 16 September 2026 - 15:23 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

MEDAN — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (Rakor Pakem) bersama sejumlah instansi terkait di wilayah Sumatera Utara.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai III Kejati Sumut, Rabu (16/9/2026) pagi. Rakor digelar sebagai bagian dari koordinasi pengawasan terhadap perkembangan aliran kepercayaan di masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi.

Rapat dipimpin Asisten Intelijen melalui Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut, Bani Imanuel Ginting, SH., MH., didampingi Kasi II Bidang Intelijen Kejati Sumut Syahri, SH., MH., Kasi V, Kasi Penerangan Hukum, serta sejumlah staf bidang intelijen.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rakor tersebut turut dihadiri perwakilan dari lintas instansi, di antaranya Intelijen Kodam I/Bukit Barisan, Direktorat Intelkam Polda Sumut, Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Sumatera Utara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumut, Dinas Pendidikan Provinsi Sumut, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumatera Utara.

BACA JUGA  60 Peserta Magang Hub Batch 3 ATR/BPN Lolos dari 906 Pendaftar, Diminta Berani Berinovasi

Dalam kegiatan tersebut, para peserta melakukan koordinasi dan menyamakan persepsi terkait pengawasan aliran kepercayaan di tengah masyarakat. Pembahasan diarahkan untuk mendukung terciptanya situasi yang kondusif serta mengantisipasi potensi penyalahgunaan maupun penyimpangan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum.

Pelaksanaan Rakor Pakem merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kejaksaan dalam Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan di Masyarakat. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan di Masyarakat serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejati Sumut menilai koordinasi lintas instansi diperlukan untuk membangun kesamaan langkah dalam menjaga kondusivitas wilayah Sumatera Utara.

BACA JUGA  Barak Narkoba di Medan Baru Digerebek, Sabu hingga Bong Diamankan

Selain aspek pengawasan, koordinasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan kebebasan setiap warga negara dalam menganut agama maupun aliran kepercayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui Rakor Pakem, Kejati Sumut bersama instansi terkait diharapkan dapat terus memperkuat komunikasi, koordinasi, serta langkah-langkah preventif dalam menyikapi dinamika aliran kepercayaan di masyarakat.

 

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wamen Ossy Ajak Arsitek Kolaborasi Wujudkan Visi Kota 2045
Nusron Wahid Dorong Rakor Pemberantasan Mafia Tanah hingga Tingkat Desa, 554 Ribu Hektare Lahan Beralih Fungsi
ATR/BPN Tertibkan Perusahaan Pemicu Karhutla Seluas 42.214 Hektare, Sejumlah HGU Dicabut
Wamen ATR/BPN: Pemberantasan Mafia Tanah Harus Dibayar dengan Pembenahan Sistem
129 Juta Bidang Tanah Terdaftar, 132 Daerah Bebaskan dan Kurangi BPHTB
60 Peserta Magang Hub Batch 3 ATR/BPN Lolos dari 906 Pendaftar, Diminta Berani Berinovasi
Saham Rp1,54 Miliar Tak Dibayar, Jabatan Komisaris Utama Dicopot, ZA Lapor Dirut Dan Dewan Pengawas BPRS RHA Ke Polisi
Warga Jakarta Timur Kini Bisa Urus Layanan Pertanahan di Mal, Tak Perlu Langsung ke Kantor BPN
Berita ini 1 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:43 WIB

Wamen Ossy Ajak Arsitek Kolaborasi Wujudkan Visi Kota 2045

Kamis, 19 November 2026 - 12:40 WIB

Nusron Wahid Dorong Rakor Pemberantasan Mafia Tanah hingga Tingkat Desa, 554 Ribu Hektare Lahan Beralih Fungsi

Kamis, 19 November 2026 - 12:37 WIB

ATR/BPN Tertibkan Perusahaan Pemicu Karhutla Seluas 42.214 Hektare, Sejumlah HGU Dicabut

Kamis, 19 November 2026 - 12:33 WIB

Wamen ATR/BPN: Pemberantasan Mafia Tanah Harus Dibayar dengan Pembenahan Sistem

Kamis, 19 November 2026 - 12:31 WIB

129 Juta Bidang Tanah Terdaftar, 132 Daerah Bebaskan dan Kurangi BPHTB

Berita Terbaru

Lifestyle

Wamen Ossy Ajak Arsitek Kolaborasi Wujudkan Visi Kota 2045

Kamis, 19 Nov 2026 - 12:43 WIB