Nusron Wahid Dorong Rakor Pemberantasan Mafia Tanah hingga Tingkat Desa, 554 Ribu Hektare Lahan Beralih Fungsi

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 12:40 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

JAKARTA, TOPINFORMASI.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan diperkuat hingga tingkat desa.

Hal itu disampaikan Nusron saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis (12/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Nusron mengusulkan dua langkah strategis. Pertama, Rakor digelar secara berjenjang hingga kabupaten/kota dengan melibatkan kepala desa dan petugas penerbit surat keterangan tanah. Kedua, kejahatan alih fungsi lahan dimasukkan sebagai fokus penanganan tindak pidana pertanahan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Nusron, pencegahan harus dimulai dari tingkat paling bawah karena perangkat desa memiliki peran penting dalam penerbitan dokumen pertanahan serta mengetahui riwayat tanah di wilayahnya.

BACA JUGA  Menteri Nusron: Ketahanan Pangan Harus Didukung Kepastian Hukum Tanah

Ia meminta Kantor Pertanahan berkoordinasi dengan kepala desa, kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah daerah untuk memberikan edukasi administrasi pertanahan.

“Jadi kita jemput wilayah ini sampai di level hulunya,” ujar Nusron.

Selain persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah (land tenure), Nusron menegaskan penanganan kejahatan pertanahan juga harus menyasar penggunaan dan pemanfaatan tanah (land use).

Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 554 ribu hektare lahan yang pemanfaatannya tidak sesuai perizinan dan ketentuan tata ruang. Lahan tersebut dialihfungsikan secara sepihak, antara lain dari sawah menjadi kawasan perumahan, industri, dan peruntukan lainnya.

Nusron mengingatkan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali dapat mengancam keberadaan lahan pertanian dan ketahanan pangan nasional.

BACA JUGA  ATR/BPN Realisasikan Pengadaan Tanah 159.662 Bidang untuk Dukung PSN

“Kalau sudah sawahnya habis, kita nanti menjadi sangat tergantung kebutuhan pangan kita dengan impor,” tegasnya.

Untuk itu, ia meminta jajaran Kantor Wilayah BPN di seluruh provinsi meningkatkan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya berjalan di tingkat provinsi, tetapi juga diperkuat hingga kabupaten/kota dan desa.

Dalam kegiatan tersebut, Nusron juga menyerahkan piagam penghargaan dan menyematkan pin emas kepada 12 perwakilan penerima penghargaan atas penyelesaian target operasi utama dan target operasi tambahan tindak pidana pertanahan.

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pencegahan sejak tingkat desa, Kementerian ATR/BPN berharap penanganan tindak pidana pertanahan semakin efektif serta memberikan efek jera bagi para pelaku.

BACA JUGA  Kecamatan Medan Kota Hadirkan Layanan Pengaduan Digital, Warga Bisa Lapor Langsung ke Camat Lewat WhatsApp

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wamen Ossy Ajak Arsitek Kolaborasi Wujudkan Visi Kota 2045
ATR/BPN Tertibkan Perusahaan Pemicu Karhutla Seluas 42.214 Hektare, Sejumlah HGU Dicabut
Wamen ATR/BPN: Pemberantasan Mafia Tanah Harus Dibayar dengan Pembenahan Sistem
129 Juta Bidang Tanah Terdaftar, 132 Daerah Bebaskan dan Kurangi BPHTB
60 Peserta Magang Hub Batch 3 ATR/BPN Lolos dari 906 Pendaftar, Diminta Berani Berinovasi
Sekda Tebing Tinggi Minta OPD Terapkan Anggaran Responsif Gender
Kehilangan Sertipikat Tanah? ATR/BPN Wajibkan Pemohon Jalani Pengambilan Sumpah
Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM
Berita ini 2 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:43 WIB

Wamen Ossy Ajak Arsitek Kolaborasi Wujudkan Visi Kota 2045

Kamis, 19 November 2026 - 12:40 WIB

Nusron Wahid Dorong Rakor Pemberantasan Mafia Tanah hingga Tingkat Desa, 554 Ribu Hektare Lahan Beralih Fungsi

Kamis, 19 November 2026 - 12:37 WIB

ATR/BPN Tertibkan Perusahaan Pemicu Karhutla Seluas 42.214 Hektare, Sejumlah HGU Dicabut

Kamis, 19 November 2026 - 12:33 WIB

Wamen ATR/BPN: Pemberantasan Mafia Tanah Harus Dibayar dengan Pembenahan Sistem

Kamis, 19 November 2026 - 12:31 WIB

129 Juta Bidang Tanah Terdaftar, 132 Daerah Bebaskan dan Kurangi BPHTB

Berita Terbaru

Lifestyle

Wamen Ossy Ajak Arsitek Kolaborasi Wujudkan Visi Kota 2045

Kamis, 19 Nov 2026 - 12:43 WIB