Kementerian ATR/BPN Imbau Masyarakat Cek Identitas Petugas Ukur Tanah

Kementerian ATR/BPN Imbau Masyarakat Cek Identitas Petugas Ukur Tanah

- Penulis

Minggu, 5 April 2026 - 23:14 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Jakarta,topinformasi.com/ – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan teliti saat menerima kedatangan petugas ukur tanah di lapangan. Imbauan ini bertujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan oleh oknum yang mengatasnamakan instansi resmi.

Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Agus Apriawan, menegaskan bahwa masyarakat berhak memastikan keabsahan petugas sebelum kegiatan pengukuran dilakukan.

“Masyarakat dapat meminta petugas menunjukkan identitas kedinasan serta surat tugas yang menjadi dasar pelaksanaan pengukuran,” ujar Agus Apriawan dalam keterangannya, Jumat (3/4/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan, setiap kegiatan pengukuran tanah selalu didasarkan pada permohonan layanan pertanahan yang telah diajukan sebelumnya oleh masyarakat. Karena itu, petugas resmi wajib membawa surat tugas maupun dokumen penugasan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

BACA JUGA  Kasus Dugaan Pencabulan Anak 7 Tahun di Medan Jadi Sorotan, Terduga Pelaku Disebut Kakek Berusia 80 Tahun

“Pengukuran lapangan dilaksanakan berdasarkan surat tugas dan nomor berkas permohonan pelayanan. Ini menjadi indikator kuat bahwa kegiatan tersebut resmi,” jelasnya.

Selain memeriksa dokumen, masyarakat juga disarankan untuk menanyakan informasi dasar terkait pengukuran, seperti nomor berkas permohonan, nama pemohon, lokasi bidang tanah, serta tujuan pengukuran yang dilakukan.

Agus Apriawan menambahkan, kegiatan pengukuran tanah memiliki berbagai tujuan, antara lain untuk pendaftaran tanah pertama kali, pemecahan atau pemisahan bidang tanah, pengembalian batas, hingga penataan batas. Seluruh proses tersebut selalu terhubung dengan berkas pelayanan resmi.

Jika masih merasa ragu, masyarakat dapat melakukan verifikasi langsung ke Kantor Pertanahan (Kantah) setempat guna memastikan adanya kegiatan pengukuran pada waktu tersebut.

BACA JUGA  Maulid Nabi 1448 H di Masjid Al-Rohimin, Warga Perumahan BALI Diingatkan Perkuat Akhlak

“Apabila petugas datang tanpa pemberitahuan, tidak dapat menunjukkan identitas atau surat tugas, maupun memberikan informasi yang tidak jelas, masyarakat sebaiknya segera melakukan verifikasi. Ini langkah kehati-hatian yang penting,” pungkasnya.

Dengan langkah ini, ATR/BPN berharap masyarakat semakin terlindungi dan terhindar dari praktik penipuan yang merugikan, sekaligus mendorong pelayanan pertanahan yang profesional, terpercaya, dan modern.

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ayo!!!Ramen Ten 10 Hadir di Kota Medan, Sajikan Kuliner Jepang Halal dengan Harga Terjangkau
Saham Rp1,54 Miliar Tak Dibayar, Jabatan Komisaris Utama Dicopot, ZA Lapor Dirut Dan Dewan Pengawas BPRS RHA Ke Polisi
Dua Proyek Kereta Api Sumut Disorot, Rantauprapat–Kota Pinang Naik Penyidikan, Kasus BH 343 Rp39,15 Miliar Dipertanyakan
Polres Tanjungbalai Sambut Kehadiran Kapolres Baru AKBP Dede Suhatmi
Tiga Guru MAS Farhan Syarif Hidayah Divonis Bebas, Hakim: Tidak Terbukti Korupsi Dana BOS Rp268,2 Juta
Polda Sumut Gelar Sertijab, AKBP Dede Suhatmi Pimpin Polres Tanjungbalai yang Baru
Percaya “Dukun” Seorang Wawak Tuding Keponakan Kandung Mencuri Uang Dan Buat Vidio Pengakuan
Tragis! Sampan Nelayan Disambar Petir di Perairan Sergai, Dua Tewas dan Satu Kritis
Berita ini 6 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 14:59 WIB

Ayo!!!Ramen Ten 10 Hadir di Kota Medan, Sajikan Kuliner Jepang Halal dengan Harga Terjangkau

Rabu, 18 November 2026 - 21:55 WIB

Saham Rp1,54 Miliar Tak Dibayar, Jabatan Komisaris Utama Dicopot, ZA Lapor Dirut Dan Dewan Pengawas BPRS RHA Ke Polisi

Rabu, 18 November 2026 - 09:12 WIB

Dua Proyek Kereta Api Sumut Disorot, Rantauprapat–Kota Pinang Naik Penyidikan, Kasus BH 343 Rp39,15 Miliar Dipertanyakan

Selasa, 17 November 2026 - 14:19 WIB

Polres Tanjungbalai Sambut Kehadiran Kapolres Baru AKBP Dede Suhatmi

Selasa, 17 November 2026 - 07:44 WIB

Tiga Guru MAS Farhan Syarif Hidayah Divonis Bebas, Hakim: Tidak Terbukti Korupsi Dana BOS Rp268,2 Juta

Berita Terbaru