SEMARANG.TOPINFORMASI – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya prinsip keadilan bagi seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Ketua Komisi II DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (7/3/2026).
Dalam tausiah menjelang azan Magrib, Nusron mengingatkan para pejabat negara yang hadir agar selalu mengedepankan sikap adil serta berpegang pada aturan dalam setiap kebijakan yang diambil.
“Kalau kita sedang menjadi pemimpin maka kata kunci yang paling pertama adalah keadilan. Yang namanya adil tidak boleh prejudice, tidak boleh menggunakan perasaan,” ujar Nusron.
Ia menilai, tidak sedikit pejabat yang tersesat dalam mengambil keputusan karena terlalu mengedepankan sentimen perasaan. Menurutnya, sentimen tersebut sering muncul akibat kedekatan organisasi maupun ikatan emosional, seperti berasal dari organisasi kemasyarakatan atau organisasi kemahasiswaan yang sama.
Kondisi tersebut, kata Nusron, berpotensi memengaruhi objektivitas seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan.
“Karena itu sebisa mungkin, meskipun kita punya ikatan emosional, kadang kita harus bisa menjaga jarak. Kenapa? Karena keadilan ini sangat penting. Salah satu definisi keadilan itu adalah kehati-hatian dalam mengambil keputusan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam pemerintahan harus tercermin dalam kebijakan yang tidak menyulitkan masyarakat. Setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin diharapkan mampu memberikan kemudahan sekaligus manfaat bagi masyarakat luas.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menekankan bahwa sebuah kebijakan harus dirumuskan secara aplikatif, efektif, dan efisien, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menyoroti tingginya tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi refleksi untuk menghadirkan pemerintahan yang baik, efektif, dan bersih.
Di sisi lain, ia juga mendorong daerah agar mampu membangun kekhasan serta kemandirian ekonomi masing-masing.
“Sehingga, dari hulu sampai hilir kita punya kemandirian. Pada akhirnya, negara kesatuan yang berotonomi itu bisa kemudian menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita,” ujarnya.
Acara silaturahmi dan buka puasa bersama tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), serta berbagai mitra kerja Komisi II DPR RI di Jawa Tengah.
Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron hadir didampingi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR) Einstein Al Makarima Mohammad, serta Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kartono Agustiyanto.
